Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu ekosistem digital. Kebijakan ini ditempuh untuk menyederhanakan birokrasi digital yang sebelumnya tersebar di banyak aplikasi mandiri.
Sejak 2025, Pemkot Tangsel mulai mengonsolidasikan layanan ke dalam platform Tangsel ONE dan asisten virtual Helita. Langkah tersebut menandai pergeseran dari penggunaan banyak aplikasi menuju sistem satu akses, dengan tujuan memudahkan warga menjangkau layanan pemerintah.
Kepala Dinas Kominfo Tangsel TB Asep Nurdin mengatakan transformasi ini merupakan kelanjutan dari proses digitalisasi per layanan yang dimulai pada 2015. Menurutnya, konsolidasi dilakukan agar warga tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi berbeda untuk mengakses layanan dan informasi kota.
Saat ini, sistem yang dikembangkan telah mengintegrasikan sejumlah fungsi, antara lain Simponie Tangsel yang mengakomodasi lebih dari 73 jenis layanan perizinan secara daring, Sistem LAPOR! untuk pengaduan dan aspirasi warga, serta Portal Pajak Daerah yang memungkinkan pembayaran pajak tanpa harus bertatap muka. Selain itu, tersedia AI Agent Helita, layanan informasi berbasis WhatsApp yang beroperasi 24 jam.
“Warga tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi. Cukup satu akses cerdas dan otomatis untuk mendapatkan layanan maupun informasi kota,” ujar Asep pada Selasa, 28 April 2026.
Memasuki kuartal ketiga (Q3) 2026, Pemkot Tangsel memproyeksikan pengembangan fitur Dashboard Warga Mandiri. Fitur ini dirancang untuk memberikan notifikasi proaktif kepada warga terkait kebutuhan layanan mereka, berbeda dari pola layanan konvensional yang umumnya menunggu permohonan dari pengguna.
Dalam jangka panjang, Pemkot Tangsel menargetkan terwujudnya konsep Smart City Humanis pada 2027. Pada tahap ini, kecerdasan buatan diharapkan dapat menjalankan layanan prediktif berbasis data untuk mengenali kebutuhan warga secara lebih personal dan akurat.
Di balik integrasi layanan, Kominfo Tangsel juga menyoroti tantangan keamanan siber. Untuk mengantisipasi risiko kebocoran data dan privasi warga, penguatan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) menjadi salah satu prioritas.
“Kedaulatan data warga adalah prioritas tertinggi. Kepercayaan publik sangat bergantung pada keamanan sistem yang kami bangun,” kata Asep.
Selain aspek teknis, pemerintah memanfaatkan big data analytics untuk memantau dinamika isu di masyarakat. Strategi ini digunakan sebagai langkah preventif dalam menangani penyebaran hoaks dan krisis informasi yang kerap terjadi di ruang digital.
Meski teknologi menjadi penggerak utama, Asep menekankan perlunya perombakan budaya kerja di internal pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital harus diarahkan agar tidak sekadar mengikuti tren, melainkan menjadi solusi inklusif yang berdampak nyata terhadap pelayanan publik di Tangerang Selatan.
