Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu ekosistem digital. Kebijakan ini ditempuh untuk menyederhanakan birokrasi digital yang sebelumnya tersebar di banyak aplikasi mandiri.
Sejak 2025, Pemkot Tangsel mulai mengonsolidasikan layanan ke dalam platform Tangsel ONE serta asisten virtual Helita. Langkah tersebut menandai pergeseran dari penggunaan banyak aplikasi menuju sistem satu akses, dengan tujuan memudahkan warga menjangkau layanan pemerintah.
Kepala Dinas Kominfo Tangsel, TB Asep Nurdin, mengatakan transformasi ini merupakan kelanjutan dari digitalisasi per layanan yang telah dimulai sejak 2015. Dalam sistem yang dikembangkan, sejumlah fungsi telah terintegrasi, termasuk Simponie Tangsel yang mengakomodasi lebih dari 73 jenis layanan perizinan secara daring, Sistem LAPOR! untuk pengaduan dan aspirasi warga, serta Portal Pajak Daerah untuk pembayaran pajak tanpa harus bertatap muka.
Selain itu, tersedia AI Agent Helita, layanan informasi berbasis WhatsApp yang beroperasi 24 jam. “Warga tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi. Cukup satu akses cerdas dan otomatis untuk mendapatkan layanan maupun informasi kota,” ujar Asep pada Selasa, 28 April 2026.
Memasuki kuartal ketiga (Q3) 2026, Pemkot Tangsel memproyeksikan pengembangan fitur Dashboard Warga Mandiri. Fitur ini dirancang untuk memberikan notifikasi proaktif kepada warga terkait kebutuhan layanan mereka, berbeda dari sistem konvensional yang umumnya menunggu permohonan atau pencarian informasi dari pengguna.
Untuk jangka panjang, Pemkot Tangsel menargetkan terwujudnya konsep Smart City Humanis pada 2027. Pada tahap ini, kecerdasan buatan (AI) diharapkan mampu menjalankan layanan prediktif berbasis data guna mengenali kebutuhan warga secara lebih personal dan akurat.
Di balik integrasi layanan dan data, Kominfo Tangsel juga menyoroti tantangan keamanan siber. Pemerintah memprioritaskan penguatan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai langkah mitigasi risiko, termasuk potensi kebocoran privasi warga. “Kedaulatan data warga adalah prioritas tertinggi. Kepercayaan publik sangat bergantung pada keamanan sistem yang kami bangun,” tegas Asep.
Selain penguatan teknis, pemerintah memanfaatkan big data analytics untuk memantau dinamika isu di masyarakat. Strategi ini digunakan sebagai upaya preventif dalam menangani penyebaran hoaks dan krisis informasi yang kerap terjadi di ruang digital.
Meski teknologi menjadi penggerak utama, Asep menekankan bahwa transformasi digital perlu diiringi perubahan budaya kerja di internal pemerintahan. Tujuannya agar inovasi digital tidak berhenti sebagai tren, melainkan menjadi solusi inklusif yang berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik di Tangerang Selatan.
