Pemerintah Kota Bontang mempercepat tahapan pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program strategis nasional di sektor pendidikan. Percepatan dilakukan melalui pengerjaan teknis dan administrasi, mulai dari pematangan lahan hingga penyusunan dokumen perizinan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat kerja lanjutan yang dipimpin Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris, di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota pada Senin, 13 April 2026.
Dalam rapat itu, Pemkot Bontang menargetkan penyelesaian sejumlah dokumen penting dalam waktu singkat. Salah satunya pemecahan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dijadwalkan rampung pada Mei 2026. Pemerintah daerah juga akan meminta dokumen Detail Engineering Design (DED) kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar teknis pembangunan.
“Langkah ini menjadi fondasi awal agar proyek berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan,” kata Neni Moerniaeni.
Dari sisi fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dijadwalkan melakukan pematangan lahan pada 13–21 April 2026. Tahapan ini disebut krusial untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan konstruksi dimulai.
Neni juga menargetkan dokumen lingkungan selesai dalam dua minggu. Penyusunan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui dokumen UKL/UPL atau SPPL.
Selain itu, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) turut disiapkan dengan dukungan Dinas Perhubungan dan tenaga ahli bersertifikat. “Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan diproses secara paralel dengan dukungan PUPR,” tambah Neni.
Di luar aspek perizinan, Pemkot Bontang mulai mengamankan kebutuhan utilitas dasar. Koordinasi dilakukan dengan PLN untuk penentuan titik gardu listrik serta dengan PDAM untuk penyediaan air bersih. Untuk mendukung pembelajaran modern, pemerintah daerah juga menggandeng Telkom dalam penyediaan jaringan internet dengan kecepatan hingga 200 Mbps.
Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN), progres pembangunan Sekolah Rakyat wajib dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pusat. Rapat tersebut juga menekankan penyusunan lima poin utama progres pembangunan sebagai bahan pelaporan resmi.
Menurut Neni, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
