Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memantau pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) aparatur sipil negara (ASN) menggunakan aplikasi Gercep Asik. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh ASN di lingkungan Pemkot Bandung.
Berdasarkan laporan WFH pada Jumat (17/4/2026), tercatat 1.504 pegawai berada dalam area kerja yang telah ditentukan, ditandai dengan titik hijau pada aplikasi. Sementara itu, 16 pegawai terdeteksi berada di luar area kerja dan ditandai dengan titik merah.
BKPSDM juga menemukan beberapa pegawai terpantau berada di luar Kota Bandung, di antaranya di sekitar Karawang dan Garut. Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menjelaskan bahwa area kerja WFH ditentukan oleh pegawai sebelum hari pelaksanaan WFH setiap Jumat.
“Area kerja itu artinya tidak keluar dari rumah dengan radius kurang dari 2 kilometer. Titik hijau itu adalah area kerja yang ditentukan diawal oleh pegawai. Kalau di Karawang, kita verifikasi, kalau melakukan mobilitas terlalu jauh jadi merah. Jadi setelah ditentukan di awal tidak bisa diubah-ubah lagi,” kata Evi di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).
Evi menyebut pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkot Bandung telah memasuki pekan ketiga. Menurut dia, kepatuhan ASN menunjukkan perbaikan dari minggu ke minggu. Pada minggu pertama, aplikasi pengawasan mendeteksi 136 ASN melakukan pelanggaran atau keluar dari zona area kerja WFH. Jumlah itu menurun pada minggu kedua menjadi 16 ASN.
Evi menambahkan, kebijakan WFH merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja. “WFH ini dilatarbelakangi oleh upaya efisiensi energi dan transformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif serta berorientasi pada hasil kerja,” ujarnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kebijakan WFH merupakan langkah strategis Pemkot Bandung untuk menghadapi potensi krisis energi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Farhan mengatakan indikasi awal krisis energi terlihat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas, hingga kebutuhan pokok seperti minyak goreng.
“Secara pribadi saya melihat kita sudah mulai menghadapi krisis energi. Harga-harga energi naik dan ini berdampak langsung pada operasional pemerintah maupun masyarakat,” ucap Farhan.
Menurut Farhan, pengurangan mobilitas ASN melalui WFH diharapkan dapat menekan konsumsi BBM sehingga anggaran operasional lebih efisien. Ia mencontohkan, sejumlah sektor operasional pemerintah ikut terdampak kenaikan harga energi, termasuk biaya pengangkutan sampah yang meningkat seiring perubahan harga bahan bakar.
“Tujuan utama WFH ini adalah menekan mobilitas. Kalau mobilitas tinggi, pasti konsumsi BBM juga tinggi. Maka kita kendalikan dari situ,” katanya.
Selain WFH, Farhan menyebut Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah pengendalian lain, seperti pengecekan penggunaan listrik di kantor pemerintahan dan pengurangan konsumsi yang tidak diperlukan. “Kami akan mulai mengecek kantor-kantor, memastikan listrik dan AC dimatikan jika tidak digunakan. Ini bagian dari efisiensi energi,” ujarnya.
