Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung memantau kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung saat bekerja dari rumah (WFH) melalui aplikasi Gercep Asik. Aplikasi tersebut hanya dapat diakses oleh ASN.
Pada laporan WFH Jumat (17/4/2026), tercatat 1.504 pegawai Pemkot Bandung berada dalam area kerja yang ditentukan dan ditandai dengan titik hijau pada aplikasi. Sementara itu, 16 pegawai terpantau berada di luar area kerja yang telah ditetapkan, ditandai titik merah.
BKPSDM juga menemukan beberapa pegawai yang terpantau berada di luar Kota Bandung, di antaranya di sekitar Karawang dan Garut. Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, mengatakan area kerja WFH ditentukan oleh pegawai sebelum hari pelaksanaan WFH yang dijadwalkan setiap Jumat.
“Area kerja itu artinya tidak keluar dari rumah dengan radius kurang dari 2 kilometer. Titik hijau itu adalah area kerja yang ditentukan diawal oleh pegawai. Kalau di Karawang, kita verifikasi, kalau melakukan mobilitas terlalu jauh jadi merah. Jadi setelah ditentukan di awal tidak bisa diubah-ubah lagi,” kata Evi di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).
Evi menyebut pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkot Bandung telah memasuki pekan ketiga. Menurutnya, kepatuhan ASN menunjukkan perbaikan dari minggu ke minggu. Pada minggu pertama, aplikasi pengawasan mendeteksi 136 ASN melakukan pelanggaran atau keluar dari zona WFH. Namun pada minggu kedua, jumlah yang terdeteksi menurun menjadi 16 ASN.
Evi menambahkan, kebijakan WFH merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja. “WFH ini dilatarbelakangi oleh upaya efisiensi energi dan transformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif serta berorientasi pada hasil kerja,” ujarnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kebijakan WFH menjadi langkah strategis Pemkot Bandung untuk menghadapi potensi krisis energi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Farhan menilai indikasi awal krisis energi terlihat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas, hingga kebutuhan pokok seperti minyak goreng.
“Secara pribadi saya melihat kita sudah mulai menghadapi krisis energi. Harga-harga energi naik dan ini berdampak langsung pada operasional pemerintah maupun masyarakat,” ucap Farhan.
Menurut Farhan, WFH menjadi simbol sekaligus langkah konkret untuk menekan mobilitas ASN sehingga konsumsi BBM dapat dikendalikan dan anggaran operasional lebih efisien. Ia mencontohkan, sejumlah sektor operasional pemerintah ikut terdampak kenaikan harga energi, termasuk biaya pengangkutan sampah yang meningkat akibat perubahan harga bahan bakar.
“Tujuan utama WFH ini adalah menekan mobilitas. Kalau mobilitas tinggi, pasti konsumsi BBM juga tinggi. Maka kita kendalikan dari situ,” ujarnya.
Selain WFH, Farhan menyebut Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah pengendalian lain, seperti pengecekan penggunaan listrik di kantor pemerintahan dan pengurangan konsumsi yang tidak diperlukan. “Kami akan mulai mengecek kantor-kantor, memastikan listrik dan AC dimatikan jika tidak digunakan. Ini bagian dari efisiensi energi,” kata Farhan.
