Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali pada Kamis, 7 Mei 2026, di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar. Keikutsertaan ini disebut sebagai bagian dari komitmen Pemkab Buleleng dalam memperkuat digitalisasi perlindungan sosial masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah percepatan transformasi digital pelayanan publik, terutama untuk mendukung pelaksanaan uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem digital, penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Buleleng turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Bappeda Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
Bimtek dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat penerima manfaat.
“Transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan akuntabel,” kata Dewa Made Indra.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi agar implementasi sistem perlindungan sosial berbasis digital dapat berjalan baik. Menurutnya, integrasi data yang valid menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
“Data yang terintegrasi dan valid menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung digitalisasi ini,” ujarnya.
Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta menerima materi dari narasumber kementerian dan instansi terkait. Ega Kurnia Yazid memaparkan teknis operasional Portal Perlindungan Sosial, sementara Lady Diandra menyampaikan strategi komunikasi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Selain itu, M. Haekal Dzaky menyampaikan materi mengenai pentingnya inklusi keuangan sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi digital pelayanan bantuan sosial.
Pemerintah Provinsi Bali berharap implementasi aplikasi Perlinsos dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis digital yang terintegrasi di Bali. Dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota, transformasi digital di sektor bantuan sosial diharapkan menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
