Pemerintah mengakselerasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui pengembangan aplikasi berbasis data untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, sistem digital bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan akan diperluas ke 40 kabupaten/kota di Indonesia.

Gus Ipul menyebut, jika uji coba tersebut berjalan baik, skema digitalisasi akan diberlakukan secara nasional. Menurutnya, langkah ini ditempuh agar penyaluran bansos menjadi lebih presisi dan bantuan dapat semakin tepat sasaran.

Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi dalam penyaluran bansos dipandang sebagai strategi untuk menekan kesalahan penargetan. Sistem ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk memperkuat integrasi data, Kementerian Sosial juga menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain itu, Kemensos telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Melalui digitalisasi ini, pemerintah menargetkan tingkat kesalahan penyaluran bansos dapat ditekan hingga di bawah lima persen. Dalam pelaksanaannya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersama perangkat desa akan berperan sebagai agen pemutakhiran data sekaligus membantu masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi.