Jakarta—Perwakilan operator seluler menyampaikan penjelasan mengenai polemik sisa kuota internet yang kerap disebut “hangus” dalam sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut tercatat dalam Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025.
Telkomsel, melalui Vice President Simpati Product Marketing Adhi Putranto, menilai istilah “kuota hangus” maupun anggapan adanya penghapusan kuota secara sepihak tidak tepat. Menurut Adhi, yang terjadi adalah berakhirnya hubungan kontraktual penyediaan jasa layanan internet antara operator dan pelanggan, sesuai volume serta jangka waktu yang sejak awal dipilih pelanggan.
“Terminologi paket/kuota hangus ataupun penghapusan kuota secara sepihak yang saat ini beredar di masyarakat menurut hemat kami tidak tepat,” ujar Adhi dalam sidang di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/4), sebagaimana dikutip dari laman resmi MK.
Adhi menjelaskan, secara teknis sisa volume hak akses terhadap jaringan telekomunikasi yang tidak digunakan pelanggan tidak memungkinkan untuk disimpan, dialihkan, maupun dikumpulkan. Karena itu, sisa volume tersebut disebut tidak mungkin digunakan atau diperjualbelikan kembali oleh operator seluler. Ia juga menyatakan operator tidak memperoleh keuntungan tambahan dari sisa volume data yang tidak terpakai dalam jangka waktu yang telah dipilih pelanggan.
Ia menambahkan pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih opsi layanan internet sesuai kebutuhan dan daya beli masing-masing. Ketika volume paket telah mencapai batas maksimal dan/atau masa berlakunya berakhir, maka jasa akses dan layanan internet yang didedikasikan untuk pelanggan terhadap kapasitas jaringan turut berakhir.
“Berakhirnya masa berlaku paket bukan merupakan pengambilan dan/atau pengurangan manfaat secara paksa, melainkan konsekuensi dari selesainya durasi akses yang telah disepakati oleh pelanggan,” tuturnya.
Adhi menegaskan, layanan yang diberikan kepada pelanggan pada dasarnya adalah jasa berupa hak akses terhadap kapasitas jaringan untuk volume dan periode tertentu. Kapasitas jaringan itu, menurutnya, tidak berpindah menjadi milik pelanggan dan tetap dikelola operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Karena itu, pemaknaan bahwa paket atau kuota internet yang telah dibeli menjadi hak milik pelanggan dalam arti kebendaan atau komoditas dinilai tidak tepat.
Pandangan serupa disampaikan Vice President Head of Prepaid Product & Pricing Strategy Indosat, Nicholas Yulius Munandar. Nicholas menjelaskan kapasitas jaringan yang digunakan Indosat untuk menyediakan layanan internet seluler merupakan hasil integrasi berbagai elemen teknis yang saling bergantung.
Elemen tersebut meliputi spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas; base transceiver station (BTS) sebagai titik akses radio bagi perangkat pelanggan; radio access network yang menghubungkan perangkat pelanggan dengan jaringan operator; transport network yang mengalirkan trafik data dari jaringan akses ke jaringan inti; core network yang mengelola pengolahan data, autentikasi, routing, dan pengendalian layanan; pusat data (data center) untuk penyimpanan dan pengolahan data serta aplikasi pendukung layanan; hingga sistem pengelolaan jaringan dan sistem pendukung operasional lainnya.
Nicholas menyebut seluruh elemen tersebut memerlukan investasi besar, baik pada tahap pembangunan awal maupun pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan jaringan juga membutuhkan perencanaan teknis yang cermat, termasuk proyeksi trafik, distribusi beban jaringan, serta peningkatan kapasitas secara bertahap.
“Oleh sebab itu, Indosat wajib mengelola kapasitas jaringannya secara optimal, terukur, dan berkelanjutan, agar dapat menjamin ketersediaan layanan, menjaga kualitas pengalaman pelanggan, serta memastikan bahwa seluruh pelanggan dapat memperoleh akses tanpa menimbulkan gangguan pada jaringan secara keseluruhan,” jelas Nicholas.
