BANDUNG — Pemerintah menyatakan komitmennya memperkuat ekosistem inovasi nasional agar hasil riset kampus dan kreativitas mahasiswa tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah, melainkan berkembang menjadi produk nyata yang berdampak secara ekonomi dan sosial.
Komitmen itu mengemuka dalam forum Whats Up Campus Calls Out ITB di Sabuga Institut Teknologi Bandung (ITB), hasil kolaborasi perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Rektor ITB Prof. Tatacipta Dirgantara, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie. Acara tersebut juga diramaikan oleh Gita Wirjawan dan Rocky Gerung.
Dalam sambutannya, Rektor ITB Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, MT menegaskan Indonesia tidak akan mampu menjadi negara maju tanpa keberanian menciptakan inovasi bernilai tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi tidak lagi cukup berperan sebagai tempat mencetak lulusan profesional atau menghasilkan penelitian semata, melainkan harus menjadi pusat inovasi yang memberi dampak luas bagi masyarakat.
“Kalau kita ingin menjadi negara adil, makmur, dan sejahtera, kita harus menghasilkan inovasi-inovasi bernilai tinggi,” ujar Tatacipta pada Selasa (12/05/2026).
Tatacipta menjelaskan ITB tengah bergerak menuju konsep Fourth Generation University atau universitas generasi keempat. Konsep ini menempatkan perguruan tinggi bukan hanya sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga motor penggerak kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan hilirisasi inovasi. Ia menekankan perlunya ekosistem yang saling terhubung antara kampus, pemerintah, industri, dan regulator agar inovasi dapat memberikan dampak.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri hanya dengan regulasi. Industri juga tidak bisa tumbuh tanpa dukungan para pemangku kebijakan,” katanya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai Jawa Barat memiliki potensi besar melahirkan inovator muda, mengingat jumlah mahasiswa di provinsi itu mencapai lebih dari 800 ribu orang yang tersebar di 399 perguruan tinggi. Namun, ia menyoroti masih banyak mahasiswa yang belum memahami cara melindungi karya intelektual mereka.
“Mahasiswa di Jawa Barat sangat kreatif. Tetapi mereka sering tidak tahu bagaimana melindungi inovasi dan hasil pemikirannya,” ujar Erwan. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang dinilai dapat memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Jawa Barat, seraya menegaskan bahwa kekuatan daerah ke depan tidak hanya ditentukan sumber daya alam, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, kreativitas, dan kemampuan menghasilkan karya inovatif.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin inovasi mahasiswa hanya berhenti pada jurnal atau karya ilmiah. Ia mengatakan negara hadir bukan hanya untuk memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, tetapi juga membantu proses komersialisasi hasil riset kampus.
“Kami ingin memastikan temuan-temuan mahasiswa tidak hanya menjadi dokumen ilmiah yang tidak bisa dimanfaatkan,” kata Supratman. Ia menambahkan Kementerian Hukum siap menjadi “tenaga pemasar” bagi inovasi yang dihasilkan mahasiswa dan peneliti perguruan tinggi.
Supratman juga menyebut pemerintah tengah menyiapkan regulasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk membangun ekosistem inovasi yang lebih sehat dan produktif. Ia mengungkapkan Indonesia kini menjadi negara ke-15 di dunia yang menyediakan skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp10 triliun untuk mendukung riset melalui skema pinjaman berbasis agunan kekayaan intelektual.
“Mahasiswa harus terus melakukan riset. Pemerintah akan hadir untuk melindungi sekaligus membantu pengembangannya,” ujarnya.
Selain itu, Supratman menyoroti pentingnya transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan. Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah aplikasi “Super Apps” karya mahasiswa dan peneliti ITB yang direncanakan akan digunakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie menilai kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh sistem yang mendukung inovasi. Ia mendorong Indonesia meninggalkan cara pandang yang memisahkan riset dan pasar, publikasi dan aksi, serta ilmu dasar dan penerapan teknologi.
Stella mencontohkan Amerika Serikat dan China yang menjadi pemimpin dalam teknologi kecerdasan buatan, semikonduktor, dan bioteknologi karena memiliki sistem inovasi yang kuat. “Yang membedakan adalah sistem. Negara maju tidak hanya merespons pasar, tetapi juga memimpin pasar melalui inovasi,” kata Stella. Ia menegaskan kampus di Indonesia perlu berani menciptakan kebutuhan baru melalui inovasi, bukan sekadar mengikuti tren yang sudah ada.
Forum tersebut menjadi sinyal bahwa arah pembangunan nasional mulai memberi ruang lebih besar bagi riset dan inovasi kampus. Pemerintah disebut tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator agar hasil pemikiran di perguruan tinggi dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masa depan.
