Program internet desa atau desa digital di Kabupaten Tuban menuai keluhan dari sejumlah pemerintah desa. Layanan yang diterima dinilai kerap tidak dapat digunakan secara optimal, sementara biaya berlangganan disebut tergolong tinggi dan membebani anggaran desa.
Keluhan tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar Komisi II DPRD Tuban bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan pemerintah desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) dan PPDI, serta pihak Icont Plus sebagai penyedia layanan.
Sekretaris Jenderal Pabdesi Kabupaten Tuban, Sudarsono, menyampaikan bahwa desa harus mengeluarkan biaya Rp2,5 juta per bulan untuk layanan internet. Namun, menurutnya kualitas jaringan tidak sebanding dengan biaya tersebut karena sering lambat bahkan tidak dapat digunakan.
Ia juga menyebut gangguan terjadi setelah masa awal pemasangan. Menurut Sudarsono, layanan hanya berjalan lancar pada periode singkat, lalu kerap bermasalah. Dengan kecepatan 50 Mbps, ia menilai tarif tersebut tidak wajar.
Sudarsono berharap biaya dapat diturunkan menjadi sekitar Rp300 ribu per bulan agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Ia menambahkan, saat ini dana desa juga mengalami penyesuaian untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
Terkait opsi berpindah penyedia, Sudarsono menyatakan tidak ada dampak selama penyedia lain mampu menyediakan layanan metro net dan internet. Ia menjelaskan, metro net bersifat tertutup untuk jaringan internal, sedangkan internet untuk akses umum.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyatakan kekecewaannya karena pihak Icont Plus tidak menghadirkan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam audiensi. Ia menilai rapat tidak efektif jika tidak dihadiri pihak yang dapat memutuskan, sehingga audiensi dihentikan.
Fahmi juga menilai biaya Rp2,5 juta per bulan sangat membebani desa, terlebih dengan kualitas jaringan yang dinilai buruk. Komisi II DPRD Tuban menyatakan akan mengkaji ulang layanan internet, baik metro net maupun internet reguler. Menurutnya, metro net memang mahal karena jaringan dan server terhubung dengan Kominfo, namun tetap perlu dievaluasi dari sisi pelayanan.
Audiensi tersebut belum menghasilkan keputusan dan dijadwalkan ulang pada 20 Mei 2026. DPRD Tuban menegaskan pertemuan berikutnya harus dihadiri pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan.
