Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan biaya internet dalam program Kampung Internet ditanggung pemerintah selama enam bulan hingga satu tahun sejak program dimulai pada September 2025.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, mengatakan lamanya pembiayaan akan bergantung pada kebijakan di masing-masing lokasi. “Pembiayaan diberikan selama enam bulan sampai satu tahun, tergantung kebijakannya,” ujar Mulyadi di Lombok, Selasa (21/4).
Menurut Mulyadi, Komdigi akan membayarkan biaya tersebut langsung kepada penyedia layanan internet. Skema ini ditujukan agar penyedia bersedia membangun infrastruktur di wilayah pedesaan.
Ia menjelaskan, desa yang belum terjangkau jaringan fiber optik namun memiliki potensi ekonomi akan ditawarkan kepada penyedia layanan internet untuk dibangun jaringannya. “Jadi di desa tersebut yang belum ada fiber optik dengan sudah ada create demand (potensi ekonomi), ini ditawarkan kepada penyelenggara fiber optik yang bersedia untuk menarik kabel ke sana, menyediakan layanan internet ke sana,” kata Mulyadi.
Sementara itu, Staf Khusus Menkomdigi, Alfreno Kautsar Ramadhan, menyebut Kampung Internet difokuskan pada desa yang memiliki potensi ekonomi, termasuk keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin memanfaatkan teknologi digital. “UMKM kan pengin masuk ke e-commerce misalnya atau pengin menggunakan QRIS. Akhirnya pemerintah datanglah ke situ, mengecek, menyurvei, oh ternyata bisa market-nya,” ujar Alfreno.
Alfreno menambahkan, pemerintah memberikan insentif kepada penyedia layanan internet untuk memantik pembangunan jaringan ke wilayah tersebut. Ia menilai, setelah akses internet tersedia, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan meningkat hingga pada akhirnya mampu berlangganan secara mandiri. “Setelah diberi insentif, ekonomi bergerak. Masyarakat akhirnya bisa berlangganan sendiri, dan penyedia layanan juga mendapatkan keuntungan,” katanya.
Menurut Alfreno, insentif membuat penyedia layanan yang sebelumnya enggan masuk ke desa menjadi lebih tertarik. Setelah satu tahun, layanan tersebut diharapkan dapat berjalan secara komersial.
Program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan cakupan fixed broadband yang saat ini baru mencapai sekitar 21% secara nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Komdigi menargetkan cakupan fixed broadband mencapai 90% di tingkat kecamatan dengan kecepatan hingga 100 Mbps pada 2029.
Selain memperluas akses, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan agar akses internet dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.
