Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan biaya internet dalam program Kampung Internet ditanggung pemerintah selama enam bulan hingga satu tahun sejak program dimulai pada September 2025. Lama pembiayaan disebut bergantung pada kebijakan di masing-masing lokasi.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, mengatakan pemerintah membayarkan biaya internet tersebut langsung kepada penyedia layanan agar mereka bersedia membangun infrastruktur di wilayah pedesaan. “Pembiayaan diberikan selama enam bulan sampai satu tahun, tergantung kebijakannya,” ujar Mulyadi di Lombok, Selasa (21/4).
Menurut Mulyadi, desa yang belum terjangkau jaringan fiber optik namun memiliki potensi ekonomi akan ditawarkan kepada penyedia layanan internet untuk dibangun jaringannya. “Jadi di desa tersebut yang belum ada fiber optik dengan sudah ada create demand (potensi ekonomi), ini ditawarkan kepada penyelenggara fiber optik yang bersedia untuk menarik kabel ke sana, menyediakan layanan internet ke sana,” jelasnya.
Staf Khusus Menkomdigi, Alfreno Kautsar Ramadhan, mengatakan program Kampung Internet difokuskan pada desa yang memiliki potensi ekonomi, termasuk keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin memanfaatkan teknologi. Ia mencontohkan kebutuhan UMKM untuk masuk ke platform e-commerce atau menggunakan QRIS.
Alfreno menjelaskan, pemerintah memberikan insentif kepada penyedia layanan internet untuk memantik pembangunan jaringan ke wilayah yang sebelumnya kurang diminati secara bisnis. Ia menambahkan, setelah akses internet tersedia, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan meningkat hingga pada akhirnya mampu berlangganan secara mandiri. “Setelah diberi insentif, ekonomi bergerak. Masyarakat akhirnya bisa berlangganan sendiri, dan penyedia layanan juga mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Ia juga menyebut, penyedia layanan yang sebelumnya enggan masuk ke desa mulai tertarik setelah adanya insentif. Setelah satu tahun, layanan tersebut diharapkan dapat berjalan secara komersial.
Program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan fixed broadband yang saat ini baru mencapai sekitar 21% secara nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Komdigi menargetkan cakupan fixed broadband mencapai 90% di tingkat kecamatan dengan kecepatan hingga 100 Mbps pada 2029.
Sejauh ini, Komdigi menyatakan telah membangun 1.282 titik akses internet di 22 desa yang tersebar di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan.
