Pemerintah menyalurkan pendanaan riset dan pengembangan sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung 18.215 kegiatan di perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2026. Program ini berada di bawah kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, yang menekankan agar hasil riset tidak berhenti pada laboratorium atau publikasi akademik, melainkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan industri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pentingnya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha agar inovasi dapat dimanfaatkan lebih luas. Dalam pengumuman penerima pendanaan pada Kamis (9/4/2026), ia mengajak pemangku kepentingan menjadikan sains dan teknologi sebagai penggerak pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.
Distribusi penerima pendanaan disebut semakin merata karena melibatkan dosen perguruan tinggi yang tersebar di 38 provinsi. Komposisinya terdiri dari 40% penerima dari perguruan tinggi negeri dan 60% dari perguruan tinggi swasta, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem riset yang lebih inklusif.
Persaingan pendanaan tahun ini juga tercatat ketat. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menyampaikan jumlah proposal yang masuk mencapai 104.546, dengan tingkat keberhasilan sekitar 17,4%. Pada program penelitian, tingkat kelulusan disebut hanya 13%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 32%.
Anggaran Rp1,7 triliun tersebut disalurkan dengan fokus pada delapan bidang strategis nasional. Sektor kesehatan memperoleh porsi terbesar, yakni 27%, dengan fokus antara lain penanganan stunting, pengendalian tuberkulosis, dan penguatan layanan kesehatan dasar. Ketahanan pangan mendapat 25% untuk mendukung swasembada pangan serta pengembangan pertanian modern. Hilirisasi dan industrialisasi memperoleh 16%, digitalisasi—termasuk kecerdasan buatan (AI) dan pengembangan industri semikonduktor—mendapat 15%. Sisa pendanaan dialokasikan untuk energi (7%), manufaktur dan material maju (4%), maritim (4%), serta pertahanan (2%). Riset sosial humaniora juga disebut memperkuat seluruh lini prioritas agar inovasi teknologi dapat diadopsi secara efektif.
Pendanaan disalurkan melalui sembilan program utama yang mencakup penelitian dasar hingga hilirisasi serta pemberdayaan masyarakat. Program Penelitian menjadi porsi terbesar dengan Rp1,04 triliun untuk mendukung 13.028 proposal, ditujukan memperkuat kapasitas riset dosen, baik riset dasar maupun terapan yang relevan dengan kebutuhan nyata.
Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menyalurkan Rp167 miliar untuk 3.328 tim, dengan fokus pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi, khususnya di wilayah 3T, kelompok rentan, serta masyarakat adat. Program ini juga terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Program Hilirisasi Riset Prioritas memperoleh Rp318 miliar untuk 925 proposal, ditujukan mempercepat transfer teknologi dari kampus ke industri dan pemerintah daerah. Sementara itu, Program Pengujian Model dan Prototipe mendapat Rp46 miliar untuk 354 proposal guna menguji dan menyempurnakan produk riset sebelum digunakan lebih luas. Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) dialokasikan Rp62,4 miliar untuk 102 konsorsium, mendorong kolaborasi lintas perguruan tinggi dan industri. Program Penguatan Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT) mengalokasikan Rp7,85 miliar untuk 17 pusat unggulan.
Pemerintah juga menyiapkan pendanaan untuk pengembangan seni dan budaya melalui Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) sebesar Rp17,5 miliar untuk 244 judul. Selain itu, terdapat Program PHC-Nusantara yang mendanai 15 judul riset kolaborasi tim peneliti Indonesia dan Prancis dengan anggaran Rp2,2 miliar.
Di antara skema yang disorot adalah Program Mahasiswa Berdampak. Program ini memperoleh Rp21,9 miliar untuk 202 proposal dan melibatkan lebih dari 10.090 mahasiswa yang diterjunkan ke masyarakat untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Lokasi utama program berada di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh (5.040 mahasiswa), Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para mahasiswa ditempatkan di 167 desa dan kelurahan selama satu bulan.
Kegiatan mahasiswa meliputi penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, penguatan ketahanan pangan, dukungan pendidikan dan kesehatan, serta rehabilitasi lingkungan. Di Kabupaten Bener Meriah, Tim Mahasiswa Berdampak dari Universitas Syiah Kuala (USK) membangun sistem sumber air bersih berbasis Internet of Things (IoT) dan panel surya, dilengkapi sensor pemantau volume air secara real-time yang dapat diakses melalui telepon pintar. Salah satu anggota tim, Freddy Sapta Wirandha, menyebut sistem tersebut merupakan upaya pemberdayaan teknologi agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Tim mahasiswa juga menghasilkan peta wilayah terdampak bencana yang memuat informasi tata guna lahan, persebaran fasilitas umum, jalur evakuasi, serta batas desa dalam format digital dan cetak. BPBD Kabupaten Bener Meriah menyatakan kesiapan menjadikan Desa Lampahan Timur sebagai desa percontohan ketangguhan berbasis teknologi. Kepala Desa Lampahan Timur, Fadli, mengapresiasi keluaran program tersebut, termasuk sumber air berbasis IoT, peta desa, hingga draf qanun yang dinilai penting untuk mendukung mitigasi bencana.
Dari sisi tata kelola, pemerintah menerapkan kebijakan baru dengan menetapkan alokasi honorarium bagi peneliti hingga 25% dari total dana riset. Jadwal pengumuman pendanaan juga disesuaikan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Penandatanganan kontrak pendanaan dilakukan secara simbolis pada 20 April 2026 di Graha Diktisaintek, Jakarta.
Dalam acara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengingatkan penerima pendanaan sebagai “pemenang” yang menjadi duta kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran peneliti sebagai ujung tombak dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dinilai masih kompleks.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, menyatakan skema pendanaan tahun ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan hasil riset dan menghadirkan dampak nyata. Menurutnya, program diarahkan untuk menjawab permasalahan strategis nasional, memperkuat ekosistem riset, serta mendorong percepatan hilirisasi hasil riset ke masyarakat dan industri.
Melalui pendanaan ini, pemerintah berharap riset yang didukung negara tidak berhenti pada output administratif, melainkan dapat diadopsi dan memberi manfaat luas. Sinergi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah disebut menjadi faktor kunci agar kebijakan “Diktisaintek Berdampak” dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
