Pemerintah Iran mulai memperluas akses internet terbatas kepada kelompok tertentu di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun, kebijakan ini memicu kritik karena mayoritas warga tetap tidak mendapatkan akses penuh ke jaringan.
Sejak serangan pertama AS dan Israel pada 28 Februari, otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet hampir total. Tingkat konektivitas dilaporkan turun hingga sekitar 2 persen dibandingkan kondisi normal sebelum perang.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memperkenalkan layanan bernama Internet Pro. Layanan ini menawarkan akses terbatas ke sejumlah situs dan aplikasi, tetapi tetap memblokir banyak platform global seperti media sosial dan layanan pesan.
Akses Internet Pro tidak diberikan secara merata. Hanya kelompok tertentu—seperti pelaku bisnis, akademisi, dokter, dan kalangan profesional—yang dapat mendaftar, dengan persyaratan verifikasi identitas serta rekomendasi institusi melalui proses pendaftaran resmi.
Sementara itu, pemadaman internet yang telah berlangsung lebih dari 1.200 jam disebut berdampak besar terhadap perekonomian. Kerugian ditaksir mencapai miliaran dolar, dan aktivitas bisnis serta pekerjaan digital dilaporkan mengalami kelumpuhan.
Di tengah pembatasan tersebut, pasar gelap layanan internet dilaporkan berkembang. Sejumlah warga mencari cara alternatif untuk terhubung, termasuk menggunakan VPN atau metode teknis lain untuk menembus pembatasan. Namun, upaya semacam itu kerap diblokir dengan cepat oleh otoritas.
Pemerintah juga disebut tengah membangun sistem kontrol internet yang lebih terpusat untuk memperketat pengawasan dan membatasi akses pengguna. Di ruang publik, kritik muncul terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif.
“Akses internet bebas adalah hak dasar semua orang,” tulis seorang pengguna di platform lokal. Meski pemerintah menyatakan langkah ini bersifat sementara, tekanan publik terhadap kebijakan pembatasan internet dilaporkan terus meningkat.
