Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Banten, mengajak masyarakat memanfaatkan fitur informasi harga pasar di aplikasi Tangerang LIVE yang menyajikan pembaruan harga sembako dari pasar tradisional setiap hari.
Kepala DKP Kota Tangerang Muhdorun mengatakan, akses informasi harga yang mudah dapat membantu warga merencanakan belanja dengan lebih efektif, menghemat waktu dan tenaga, serta mengantisipasi lonjakan harga yang tidak terduga. Ia menambahkan, pada bulan Ramadhan sejumlah bahan pokok kerap mengalami kenaikan harga sehingga fitur tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar berbelanja lebih hemat.
Menurut Muhdorun, fitur informasi harga pasar memungkinkan warga memantau harga berbagai kebutuhan tanpa harus berkeliling pasar untuk membandingkan. Informasi harga dari sejumlah pasar di Kota Tangerang dapat diakses secara praktis, cepat, dan real time.
Ia menjelaskan, layanan tersebut merupakan bagian dari upaya memudahkan akses informasi publik sekaligus membantu masyarakat mengatur pengeluaran rumah tangga dengan lebih bijak. Data yang ditampilkan mencakup berbagai komoditas, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, cabai, hingga sayur-mayur, yang diperbarui secara berkala berdasarkan pemantauan langsung di pasar-pasar tradisional Kota Tangerang.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono memastikan ketersediaan sejumlah komoditas pangan, termasuk beras, cabai, bawang, daging, telur, gula, dan minyak goreng, mencukupi selama bulan Ramadhan. Ia menyebut, berdasarkan laporan Neraca Pangan Januari 2026, kondisi pasokan komoditas di Kota Tangerang relatif aman dan mencukupi.
Maryono menekankan bahwa periode Ramadhan dan Idul Fitri merupakan momentum krusial karena biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan. Karena itu, ia menilai diperlukan langkah antisipatif yang terukur dan kolaboratif agar stok tersedia, distribusi lancar, dan harga tetap terkendali.
Ia menyampaikan, langkah yang dilakukan pemerintah daerah antara lain pemantauan harga harian di pasar tradisional, penguatan kerja sama dengan distributor dan daerah pemasok, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan. Maryono juga menegaskan pentingnya pengendalian dari hulu ke hilir agar tidak terjadi spekulasi maupun hambatan distribusi yang merugikan masyarakat.
