MANADO — Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Sulut, Senin (13/4/2026), diwarnai kritik dari anggota pansus Priscilla Cindy Wurangian terkait kualitas konektivitas internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam forum yang juga dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Cindy menilai kondisi koneksi internet di lingkungan pemerintah daerah masih jauh dari harapan dan belum sejalan dengan visi yang dibangun. Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan antara dorongan pemerintah terhadap sektor pariwisata dan kesiapan infrastruktur digital yang dinilai masih lemah, terutama saat koordinasi kerja dilakukan melalui skema work from home (WFH).
Salah satu hal yang disorot Cindy adalah pelaksanaan rapat daring menggunakan aplikasi Zoom yang disebut kerap terputus setiap 45 menit karena masih menggunakan versi gratis. Ia menilai biaya berlangganan Zoom relatif kecil dan seharusnya dapat diakomodasi dalam anggaran.
“Biaya berlangganan Zoom tidak sampai Rp2 juta per tahun. Saya yakin anggaran itu ada, tetapi perhatian ke hal ini yang terlewatkan. Kalau terus begini, WFH hanya akan terasa seperti hari libur karena koneksi yang tidak pernah stabil,” kata Cindy dalam rapat tersebut.
Cindy juga menyinggung kualitas jaringan internet di dalam Gedung DPRD Sulut yang menurutnya masih bermasalah. Ia mempertanyakan kesiapan memperluas konektivitas hingga ke desa-desa jika di ruang pengambilan keputusan pun koneksi internet dinilai belum memadai.
“Di ruangan ini saja koneksi sering bikin ‘darah tinggi’. Lalu bagaimana kita mau bicara soal konektivitas hingga ke desa-desa, jika di tempat pengambilan keputusan saja masih bermasalah?” ujarnya.
Selain soal jaringan, legislator dari daerah pemilihan Bitung–Minahasa Utara itu mempertanyakan validitas data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menyoroti klaim capaian 100 persen pada indikator pelayanan publik berbasis online dan situs web perangkat daerah sejak 2024, sementara menurutnya masih ada situs perangkat daerah yang mengalami gangguan.
“Saya sudah cek langsung. Banyak situs perangkat daerah yang error, bahkan kosong. Tapi dalam RPJMD dilaporkan sudah 100 persen. Ini perlu penjelasan yang jelas mengenai kondisi sebenarnya,” kata Cindy.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, mengakui adanya kendala teknis, terutama pada masa transisi pengadaan layanan internet. Ia mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi pengadaan internet agar distribusinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan tidak lagi disamaratakan.
Terkait penggunaan Zoom, Zainudin menyebut Kominfo sudah menggunakan versi berbayar. Ia berharap OPD yang membutuhkan dapat berkoordinasi agar kendala rapat daring yang terputus tidak berulang.
Adapun soal situs web perangkat daerah yang tidak aktif, Zainudin menjelaskan hal itu dipengaruhi keterbatasan tenaga ahli pada tahun sebelumnya. Ia menyatakan sejak 2026 pihaknya melakukan pendampingan intensif untuk mengaktifkan kembali portal-portal tersebut.
“Kami juga tengah mengupayakan standarisasi tampilan situs dengan mengacu pada standar kementerian, agar lebih seragam dan fungsional tanpa harus bergantung pada konsultan mahal. Kami optimistis target RPJMD tetap bisa tercapai,” ujarnya.
