Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, siap menerapkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM melalui aplikasi XStar secara penuh atau 100 persen.
Anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki BPH Migas, Tasikmalaya dinilai siap menjalankan penerbitan surat rekomendasi melalui XStar sepenuhnya, sehingga tidak lagi menerbitkan surat rekomendasi secara manual. Pernyataan itu disampaikan Erika dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi di Tasikmalaya, Selasa (28/4/2026).
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Erika menyampaikan pemerintah terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi XStar yang diinisiasi BPH Migas.
Menurut Erika, sejak Februari 2024, kota dan kabupaten di berbagai daerah mulai menggunakan XStar secara bertahap untuk menerbitkan surat rekomendasi secara daring bagi konsumen pengguna, seperti petani, nelayan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan umum.
Ia menambahkan, perubahan juga terjadi pada sistem microsite milik PT Pertamina Patra Niaga yang sebelumnya digunakan untuk pembuatan surat rekomendasi secara manual. Sistem tersebut kini telah ditutup dan beralih ke aplikasi XStar.
Erika menyebut pengalihan penggunaan XStar di Tasikmalaya berjalan baik dan lancar. Menurutnya, langkah ini penting agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan akurat.
Penggunaan XStar merupakan implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 yang terakhir diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
Dalam bimtek yang sama pada Senin (27/4/2026), Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menegaskan aplikasi XStar memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses penerbitan surat rekomendasi, sekaligus mempermudah badan usaha dalam menyalurkan BBM subsidi.
Eman juga mengingatkan bahwa BBM subsidi mengandung uang negara yang disalurkan kepada masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penyaluran BBM subsidi perlu memastikan ketepatan sasaran dan volume. Ia menyebut BPH Migas telah menetapkan ketentuan sebagai aturan teknis yang akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon menekankan pentingnya pengawasan distribusi energi nasional, khususnya BBM subsidi, agar tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak. Ia juga mengingatkan adanya tekanan pada kondisi energi global akibat situasi geopolitik dunia yang berdampak pada harga minyak.
Dony mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga harga BBM subsidi tetap stabil dan memastikan pasokan energi tersedia, seraya mengimbau masyarakat untuk berhemat dan menggunakan energi secara bijak.
Dari pihak pemerintah daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Asep Gunadi menyebut bimtek tersebut membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami alur, mekanisme, serta prosedur pelayanan BBM subsidi.
Asep juga mengusulkan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di wilayah pesisir selatan Tasikmalaya agar nelayan tidak perlu menempuh jarak jauh ke SPBU untuk memperoleh BBM. Menurutnya, pelayanan khusus di sekitar titik kumpul nelayan atau dermaga diharapkan dapat memperlancar aktivitas nelayan.
Selain menggelar bimtek, BPH Migas juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi serta kompensasi di SPBU, serta penyaluran minyak tanah di Kampung Naga, Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil pemantauan, penyaluran BBM di SPBU berlangsung tertib dan lancar, didukung ketersediaan stok yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pemantauan di Kampung Naga menunjukkan distribusi minyak tanah berjalan baik, tepat sasaran, serta dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan penerangan.
