MANADO—Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan terus memposisikan diri sebagai instansi terdepan dalam menavigasi ekosistem riset dan inovasi daerah. Balitbangda menegaskan perannya tidak hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai penghubung strategis antara ide kreatif dan kebijakan publik berbasis data.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Balitbangda Sulawesi Utara, Jani N. Lukas, dalam kegiatan Coffee Morning yang digagas komunitas Jurnalis Independen Provinsi Sulawesi Utara (JIPS) di Kantin PKK Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/4/2026). Dalam forum bertajuk “Bacarita Inovasi For Sulut”, Jani menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurut Jani, kebijakan pemerintah daerah perlu melalui kajian mendalam agar tepat sasaran dan efisien, sehingga menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). “Kami bukan lagi hanya pelengkap di akhir proses, melainkan titik awal dari setiap kebijakan. Inovasi yang kami kembangkan bertujuan untuk menyederhanakan layanan publik dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia juga memaparkan sejumlah program kerja Balitbangda Sulawesi Utara pada tahun ini untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Program tersebut antara lain memfokuskan upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah agar meraih predikat Provinsi Sangat Inovatif.
Selain itu, Balitbangda akan menyusun kajian terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai dapat memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat di wilayah pertambangan rakyat. Kajian lain yang akan disusun mencakup pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
Balitbangda juga mendorong produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup instansi tersebut untuk menyusun policy brief sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam merespons isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, Balitbangda merencanakan program “English Day”, yakni kewajiban berbahasa Inggris bagi seluruh ASN Balitbangda setiap hari Senin dalam aktivitas perkantoran.
Jani menegaskan, pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, baik antar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, instansi vertikal, perguruan tinggi, maupun sektor swasta. Ia menyebut skema Triple Helix diharapkan dapat melahirkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kearifan lokal.
Di akhir penyampaiannya, Jani mengapresiasi kegiatan Coffee Morning yang digelar JIPS. Ia menilai forum tersebut bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga ruang bertukar pikiran dan gagasan dalam mendukung terwujudnya Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
