BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora tetap mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk kebutuhan langganan internet pada tahun anggaran 2026, meski di sisi lain daerah tengah menjalankan efisiensi keuangan.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, total anggaran internet pada 2026 tercatat sebesar Rp 2,560 miliar. Angka ini turun sekitar Rp 32 juta dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 2,592 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi operasional jaringan di berbagai instansi, mencakup 18 dinas, 5 badan, 2 kantor, serta 16 kecamatan di Kabupaten Blora.
Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi penerima alokasi terbesar, yakni Rp 426 juta untuk kebutuhan Internet Sharing dan Internet Main Gateway. Berikutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebesar Rp 173,5 juta, BPPKAD Rp 156 juta, Sekretariat Daerah Rp 136 juta, serta Sekretariat DPRD Rp 111 juta.
Di tingkat kecamatan, Kecamatan Cepu tercatat sebagai yang tertinggi dalam penganggaran langganan internet, yakni Rp 47,5 juta.
Dalam paket anggaran internet tersebut, terdapat pula pembiayaan untuk aplikasi edit gambar dan video di tiga OPD, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4), serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Besaran anggarannya bervariasi, dengan DP4 mengalokasikan Rp 85 juta, BKPSDM Rp 33 juta, dan Kominfo Rp 3,7 juta dalam satu paket pengadaan.
Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setyawan, menjelaskan anggaran tersebut mencakup kebutuhan internet di kantor dinas hingga unit pelaksana teknis di lapangan. “(Langganan) Capcut Rp910.000 pertahun dan Canva Rp1.831.500,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurut dia, penggunaan aplikasi pengolahan konten tersebut telah menjadi bagian dari aktivitas rutin dinas dalam menyampaikan informasi kepada publik.
