Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora diproyeksikan mengalokasikan anggaran internet sebesar Rp2,56 miliar pada 2026. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan akan melakukan evaluasi, seraya mengakui belum mengetahui secara rinci peruntukan dana tersebut.
“Terus terang saya belum tahu detail anggaran itu untuk apa saja. Sesuai dengan semangat efisiensi, kalau memang bisa dilakukan penghematan, tentu masukan dari masyarakat akan kita terima dengan baik,” ujar Arief, Senin (13/4/2026).
Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum adanya evaluasi teknis terkait kebutuhan internet di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi itu disebut mendorong sejumlah dinas mengambil langkah sendiri dengan berlangganan internet menggunakan anggaran masing-masing, karena menilai jaringan yang disuplai Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terlalu lambat.
Di sisi lain, Dinkominfo pada tahun ini mengelola anggaran sekitar Rp500 juta untuk menyuplai internet berkecepatan 300 Mbps ke kantor-kantor dinas, rumah sakit, hingga Mal Pelayanan Publik.
Evaluasi juga diarahkan untuk menelusuri potensi anggaran ganda. Salah satu yang akan diklarifikasi adalah anggaran internet di Kecamatan Cepu senilai Rp47 juta. Dinkominfo mencium adanya kemungkinan tumpang tindih, karena wilayah Cepu disebut sudah mendapat suplai jaringan pusat.
Namun Camat Cepu Endah Ekawati menyampaikan bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk kantor kecamatan. Menurutnya, dana itu dibagi ke tujuh titik kelurahan di wilayah Cepu agar layanan publik di tingkat bawah tetap berjalan.
Data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora menunjukkan anggaran internet Pemkab Blora dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran miliaran rupiah. Pada 2022 tercatat Rp4,77 miliar, kemudian 2023 Rp2,41 miliar, 2024 Rp2,44 miliar, 2025 Rp2,57 miliar, dan 2026 diperkirakan Rp2,56 miliar.
Dinkominfo juga menyatakan tidak semua instansi memerlukan layanan internet dedicated yang biayanya tinggi. Sejauh ini, hanya empat instansi yang dinilai sangat membutuhkan layanan tersebut, yakni Dinkominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan, dan BPPKAD.
Melalui evaluasi, Pemkab Blora berharap dapat memangkas biaya yang tumpang tindih. Dengan demikian, sisa anggaran dapat dialihkan ke kebutuhan lain seperti perbaikan jalan, pendidikan, atau kesehatan.
