Mayoritas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia kini sudah memiliki akses internet. Seiring membaiknya konektivitas, tantangan berikutnya bergeser: UMKM dituntut meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mampu bersaing di ruang digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan hampir seluruh pelaku UMKM di Indonesia saat ini telah terhubung dengan internet. Dengan tingkat konektivitas yang disebut telah mencapai sekitar 98% wilayah berpenduduk, pemerintah tidak lagi menempatkan agenda “UMKM go online” sebagai fokus utama.
“Kalau kita bilang UMKM harus go online, itu sudah selesai. Sekarang, kita bicara bagaimana mereka bisa go produktif dan go kompetitif,” ujar Nezar dalam Tutur Economic Dialogue 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).
Nezar menjelaskan, transformasi digital UMKM memasuki fase baru yang diarahkan pada konsep meaningful connectivity, yakni konektivitas yang memberikan dampak pertumbuhan yang lebih nyata. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak lagi semata jumlah UMKM yang masuk ke ruang digital, melainkan kemampuan mereka meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan naik kelas.
Di sisi lain, Nezar menilai tantangan di lapangan justru semakin kompleks. Digitalisasi memang membuka peluang, namun juga menghadirkan risiko baru, termasuk tekanan dari produk impor murah yang masuk melalui platform digital.
“Di dalam lanskap digital ini, ada serbuan kompetitor dari luar yang sangat kuat. Karena itu, UMKM kita perlu mendapat posisi yang setara agar bisa bersaing,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya keadilan dalam ekosistem digital agar UMKM tidak tersingkir oleh kekuatan platform dan produk global. Pemerintah, kata Nezar, mendorong terciptanya equal playing field sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan yang setara untuk bertumbuh dan bersaing.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mulai menjajaki pendekatan baru yang lebih terbuka dan terintegrasi. Salah satunya dengan mengeksplorasi model open network seperti yang diterapkan di India melalui program Open Network for Digital Commerce.
“Kenapa tidak satu platform yang bisa terhubung ke banyak channel. Ini yang dilakukan India, dan terbukti bisa meningkatkan penjualan UMKM. Kita sedang eksplorasi model seperti itu,” kata Nezar.
Menurutnya, perubahan pendekatan menjadi kunci. Jika sebelumnya kebijakan lebih berbasis program, kini pemerintah mengarah pada penanganan masalah yang dihadapi UMKM secara nyata, seperti logistik, standar produk, akses pembiayaan, hingga penetrasi pasar global.
“Yang perlu kita ukur bukan berapa banyak UMKM masuk digital, tapi apakah mereka naik kelas, produktif, dan kompetitif,” ujarnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM serta memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah persaingan global.
