Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kian cepat dan membawa manfaat luas di berbagai sektor, mulai dari industri, pendidikan, hingga hiburan. Di sisi lain, kemajuan ini juga memunculkan tantangan etika baru, terutama terkait plagiarisme dalam pembuatan konten digital.
AI kini mampu memproduksi teks, gambar, musik, hingga video dalam waktu singkat dan jumlah besar. Sejumlah aplikasi seperti ChatGPT, GPT-4, DALL-E, serta alat pembuat musik berbasis AI memudahkan pengguna menghasilkan karya tanpa proses kreatif konvensional. Dalam dunia pendidikan, misalnya, sebagian mahasiswa memanfaatkan AI untuk membantu menulis esai atau menyelesaikan tugas yang kompleks. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama bila hasil yang dibuat menyerupai karya orang lain tanpa atribusi yang tepat.
Survei Turnitin, salah satu platform deteksi plagiarisme, mencatat peningkatan sekitar 10% kasus plagiarisme akademik antara 2019 hingga 2023. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya penggunaan teknologi otomatisasi, termasuk AI dalam penulisan. Temuan tersebut mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada teknologi untuk menyelesaikan tugas, yang dalam sejumlah kasus tidak diiringi pemberian kredit memadai kepada sumber asli.
Sementara itu, laporan Education Week pada 2022 menyebut lebih dari 60% guru menyatakan kekhawatiran bahwa penggunaan AI untuk penulisan otomatis dapat memicu pelanggaran akademik. Mereka menilai kemampuan AI meniru gaya tulisan manusia membuat praktik plagiarisme semakin sulit dideteksi dengan metode tradisional.
Dari sisi etika, sejumlah pakar menilai AI berpotensi mengaburkan batas antara karya orisinal dan plagiarisme. Profesor Kate Devlin, pakar etika AI dari King’s College London, berpendapat AI dapat dengan mudah “mengaburkan” perbedaan keduanya karena kemampuannya meniru dan mengontekstualisasikan informasi dari berbagai sumber tanpa memahami kepemilikan intelektual.
Namun, Stephen Marche—penulis sekaligus pengamat AI—menilai masalah utama bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat untuk membantu kreativitas manusia, bukan menggantikannya. Ia menekankan tanggung jawab moral tetap berada pada pengguna, bukan pada AI itu sendiri.
Di sisi lain, sistem deteksi plagiarisme seperti Turnitin dan Grammarly selama ini bekerja dengan memindai teks dan membandingkannya dengan basis data karya tulis yang sudah ada. Tantangan muncul ketika AI mampu menghasilkan teks yang semakin menyerupai tulisan manusia, sehingga sistem pendeteksian kesulitan menentukan apakah sebuah naskah merupakan karya orisinal atau hasil buatan mesin.
AI umumnya mengambil informasi dari berbagai sumber daring dan mengombinasikannya menjadi teks baru. Praktik ini tidak selalu termasuk plagiarisme dalam pengertian klasik karena kalimat tidak selalu disalin mentah. Meski demikian, potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual tetap ada, terutama ketika AI tidak menyertakan atribusi yang semestinya kepada penulis atau sumber asli.
Untuk merespons persoalan tersebut, sejumlah langkah preventif kerap diajukan. Pertama, transparansi penggunaan AI, yakni pengguna diminta menyatakan secara terbuka bila sebuah konten dibuat dengan bantuan AI, misalnya melalui catatan atau pernyataan pada karya. Kedua, perlunya regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan AI, terutama untuk produksi karya kreatif. Profesor Ryan Calo dari University of Washington termasuk yang mendorong adanya aturan mengenai batasan penggunaan AI agar tidak berujung pada pelanggaran hak cipta.
Perkembangan AI dalam produksi konten menempatkan isu plagiarisme pada konteks yang semakin kompleks. Di tengah kemudahan yang ditawarkan, perdebatan etika dan kebutuhan akan transparansi serta regulasi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas karya dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
