Dunia internet disebut tengah berada di ambang perubahan besar seiring menguatnya pembahasan aturan “prominence” atau kebijakan “kenampakan” konten di sejumlah negara. YouTube mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa aturan tersebut berpotensi memaksa platform digital mengutamakan konten tertentu—termasuk konten pilihan pemerintah—di atas karya kreator independen.
Skema aturan semacam itu telah lebih dulu berjalan di Inggris. Melalui Media Act 2024 yang mulai berlaku pada 24 Mei 2024, platform seperti smart TV diwajibkan menonjolkan konten dari penyiar layanan publik seperti BBC dan ITV. Regulator di Inggris juga disebut mendorong pemerintah agar memperluas aturan serupa ke platform seperti YouTube, dengan alasan perlunya langkah cepat untuk menopang sektor penyiaran publik.
Lembaga pengawas Ofcom bahkan mengusulkan agar platform dengan setidaknya 700.000 pengguna aktif memberikan “prominence” kepada konten publik. Jika diterapkan lebih luas, kebijakan ini dapat memengaruhi cara konten ditampilkan dan ditemukan pengguna di layanan video maupun media sosial.
Di Eropa, wacana serupa tengah dibahas dalam rencana revisi besar terhadap Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Komisi Eropa telah membuka konsultasi publik hingga 1 Mei 2026, dengan salah satu fokus memastikan visibilitas dan promosi yang dinilai tepat bagi media Eropa. Di Amerika Serikat, diskusi terkait kemungkinan penerapan aturan ini juga mulai mengemuka.
YouTube menilai, ketika pemerintah mulai “memilih pemenang”, kreator independen berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Platform tersebut memperingatkan adanya risiko bagi kreator yang tidak masuk dalam skema prioritas, karena upaya mereka membangun audiens dapat tersisih jika sistem rekomendasi atau penonjolan konten diarahkan untuk mengutamakan konten tertentu. Dampak lanjutannya, jangkauan video bisa menyusut dan pendapatan iklan berpotensi menurun.
Dampak kebijakan itu juga diperkirakan dirasakan langsung oleh penonton. Ruang digital yang selama ini memungkinkan pengguna menemukan beragam sudut pandang, termasuk dari kreator independen, dikhawatirkan berubah menjadi ruang yang lebih sempit jika konten tertentu diprioritaskan. Dalam skenario tersebut, kemampuan penonton untuk menentukan sendiri apa yang ingin ditonton disebut dapat berkurang, dan konten dari kreator favorit yang tidak masuk daftar prioritas bisa lebih sulit ditemukan.
YouTube juga menyoroti minimnya perhatian publik terhadap proses pembahasan aturan ini. Dalam narasi yang berkembang, pihak yang dinilai paling diuntungkan adalah perusahaan media lama (legacy media companies) yang telah memiliki akses dan pengaruh. Karena itu, isu ini disebut perlu diketahui lebih luas, baik oleh kreator maupun penonton, mengingat dampaknya dapat menjadi preseden bagi platform media sosial lainnya.
