Ketegangan geopolitik yang memanas sejak tahun lalu turut membentuk arah kebijakan China dalam menghadapi Amerika Serikat (AS). Di tengah pengerahan kekuatan militer AS ke sejumlah negara seperti Venezuela dan Iran, Washington juga menekan beberapa mitra dagang melalui kebijakan tarif impor, termasuk Indonesia. Situasi tersebut membuat Beijing meningkatkan kewaspadaan.
Presiden China Xi Jinping dilaporkan menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi rivalitas dengan AS. Dalam strategi itu, China disebut mengalihkan fokus sumber daya ke kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, serta teknologi strategis lainnya, sembari terus memperkuat kapasitas militernya.
Rencana lima tahun ke depan tersebut dipaparkan dalam sidang parlemen nasional di Beijing beberapa waktu lalu, sebagaimana dilaporkan New York Times pada Rabu (4/3/2026). Arah kebijakan ini mengindikasikan Xi memandang persaingan dengan AS pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan inovasi teknologi yang menopang kekuatan ekonomi, militer, dan budaya.
Sejalan dengan itu, China disebut semakin agresif mengembangkan berbagai bidang, mulai dari bio-manufaktur, energi hidrogen dan fusi, antarmuka otak-komputer, embodied intelligence, hingga jaringan seluler 6G. Dalam dokumen rencana tersebut juga tercantum pernyataan bahwa di tengah persaingan internasional yang sengit, China menilai perlu memenangkan inisiatif strategis.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan akses teknologi yang dilakukan AS menjadi salah satu faktor yang mendorong alarm di Beijing. Washington diketahui berulang kali membatasi akses China terhadap teknologi, termasuk dengan menerapkan aturan ketat yang turut menyasar perusahaan swasta terkait penggunaan maupun akses terhadap teknologi asal China.
Salah satu contoh terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Pada 2023, pemerintah AS membatasi Nvidia untuk menjual chip canggih ke China, termasuk kartu grafis (GPU) H200 yang digunakan untuk pengembangan AI. Pemerintah AS saat itu beralasan penjualan teknologi AS ke China dapat mengancam keamanan nasional sekaligus membuat Beijing unggul dalam persaingan AI.
Pada 2025, kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh Presiden Donald Trump, yang kembali mengizinkan Nvidia menjual chip AI canggih ke pasar China. Sementara itu, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) juga melarang penggunaan router terbaru buatan asing mulai Januari 2026. Meski tidak menyebut negara tertentu, banyak analis menilai kebijakan ini terutama diarahkan untuk menahan laju perangkat keras asal China.
Sebelumnya, perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE juga pernah menjadi sasaran pembatasan. Rangkaian kebijakan tersebut menjadi latar bagi langkah China yang kini menempatkan penguatan teknologi strategis dan militer sebagai bagian dari rencana jangka menengahnya.
