Resolusi Nomor 57-NQ/TW tertanggal 22 Desember 2024 yang dikeluarkan Politbiro Vietnam dinilai membuka arah baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital nasional. Kebijakan ini dipandang penting untuk memperkuat ekosistem sains dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan daya saing ekonomi.

Implementasi resolusi tersebut tidak hanya menuntut penguatan kapasitas riset di universitas dan lembaga penelitian, tetapi juga menciptakan ruang bagi perusahaan teknologi untuk ikut mengembangkan platform teknologi baru. Keterlibatan dunia usaha diharapkan mempercepat transformasi digital dan memperpendek jarak antara penelitian dan penerapan di lapangan.

Sejumlah pedoman dan kebijakan dari Partai dan Negara telah diterbitkan untuk mendorong sains, teknologi, dan inovasi. Dalam konteks itu, Resolusi 57 disebut sebagai tonggak penting karena memberi arahan yang lebih jelas bagi sistem penelitian ilmiah nasional pada fase berikutnya.

Profesor Dr. Nguyen Van Noi, penasihat ilmiah Laboratorium Utama Material Canggih yang Diterapkan dalam Pembangunan Hijau dan mantan Rektor Universitas Sains (Universitas Nasional Vietnam, Hanoi), menilai resolusi ini tidak hanya menetapkan target pengembangan sains dan teknologi, tetapi juga memotivasi lembaga penelitian meningkatkan kapasitas kreatif. Ia menyebut penguatan fondasi teknologi diperlukan untuk mendukung transformasi digital dan pembangunan sosial-ekonomi.

Menurut Nguyen Van Noi, Universitas Sains secara bertahap membangun ekosistem riset yang relatif kuat, dengan laboratorium-laboratorium utama sebagai pusat pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia ilmiah. Ia mencatat bahwa pada 2025 jumlah publikasi ilmiah internasional Universitas Ilmu Pengetahuan Alam mencapai 647, yang dianggap mencerminkan peningkatan kapasitas penelitian.

Di bidang kekayaan intelektual, ia menyebut terdapat 10 paten baru yang diberikan pada tahun lalu serta 64 permohonan kekayaan intelektual yang diterima. Peningkatan ini, menurutnya, menunjukkan kecenderungan penguatan koneksi antara riset ilmiah dan pengembangan produk yang memiliki aplikasi praktis.

Berdasarkan pengalaman riset dan kerja sama internasional, Nguyen Van Noi menilai pengembangan sains dan teknologi Vietnam ke depan perlu bergeser dari fokus “manufaktur di Vietnam” menuju penguasaan teknologi, riset mandiri, dan penciptaan produk baru. Artinya, Vietnam tidak hanya terlibat pada tahap pengolahan atau perakitan, tetapi juga meningkatkan kemampuan merancang, mengembangkan, dan menciptakan teknologi yang dikuasai ilmuwan dalam negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menekankan peran laboratorium dan kelompok riset utama di universitas dalam penelitian teknologi fundamental, sembari memperkuat kolaborasi dengan pusat riset dan ilmuwan terkemuka dunia. Ia menambahkan, kelompok riset di Universitas Sains, termasuk Laboratorium Utama Material Canggih untuk Pembangunan Hijau, telah menghasilkan sejumlah capaian, baik pada riset dasar maupun pengembangan teknologi yang diarahkan pada aplikasi praktis terkait pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Nguyen Van Noi juga menyoroti pentingnya membangun laboratorium kunci yang bukan hanya melayani riset, tetapi menjadi titik penghubung antara ilmuwan, bisnis, dan lembaga manajemen. Menurutnya, ketika relasi ini terbentuk, hasil penelitian memiliki peluang lebih besar untuk ditransfer dan diterapkan dalam produksi.

Sejalan dengan kegiatan riset, kebijakan teknologi strategis disebut memberi landasan bagi pengembangan jangka panjang. Sebelum pedoman baru diterbitkan, Perdana Menteri Vietnam menandatangani sejumlah keputusan untuk mengidentifikasi sektor teknologi yang diprioritaskan. Salah satunya, Keputusan No. 1131 yang menetapkan 11 kelompok teknologi strategis dan 35 kelompok produk teknologi strategis.

Menurut Nguyen Van Noi, penetapan prioritas tersebut membantu universitas dan laboratorium utama menyusun rencana riset jangka panjang dan memusatkan sumber daya pada arah penelitian yang berpotensi menghasilkan nilai terapan tinggi. Ia juga menilai hal ini membuka peluang bagi perusahaan teknologi untuk terlibat lebih dalam pada penerapan dan komersialisasi capaian ilmiah.

Dari sisi pelaku usaha, Pham Van Tho, Ketua Perusahaan Saham Gabungan Teknologi Anti-Pemalsuan Vietnam (ACTIV), menyatakan Resolusi 57 menetapkan arah pengembangan teknologi secara lebih jelas. Ia menyebut target 2030 adalah membangun infrastruktur teknologi digital modern dan secara bertahap menguasai sejumlah teknologi kunci seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, big data, komputasi awan, blockchain, semikonduktor, dan teknologi elektronik.

Pham Van Tho menilai penetapan blockchain dan sistem ketertelusuran sebagai platform teknologi prioritas menunjukkan perubahan pendekatan: bukan mengadopsi teknologi secara terpisah, melainkan membangun platform digital yang dapat melayani banyak sektor ekonomi.

Dalam implementasi, ACTIV mengembangkan solusi pelacakan TrueData dan sistem label otentikasi produk yang menggabungkan pengelolaan data di seluruh rantai pasok. Solusi ini memanfaatkan tiga teknologi utama, yakni chip RFID untuk identifikasi dan penyimpanan informasi produk, kecerdasan buatan untuk mendukung pengumpulan serta analisis data rantai pasok, dan blockchain untuk memastikan data ketertelusuran tidak berubah serta dapat diverifikasi secara transparan.

Sistem tersebut dirancang terbuka agar dapat terhubung dengan Portal Ketelusuran Nasional. Dengan keterhubungan data, lembaga pengatur, bisnis, dan konsumen dinilai lebih mudah memeriksa informasi produk.

Berdasarkan pengalaman penerapan, Pham Van Tho mengatakan sejumlah bisnis mulai menggunakan solusi ketertelusuran untuk melindungi merek dan menekan peredaran barang palsu. Ia menilai verifikasi informasi produk memberi dasar bagi konsumen dalam memilih barang dan membantu bisnis membangun kredibilitas pasar.

Ke depan, perluasan penerapan teknologi ketertelusuran dipandang penting, terutama untuk sektor pertanian, pangan, dan barang ekspor yang menghadapi tuntutan transparansi informasi semakin ketat di pasar internasional. Pham Van Tho menyebut banyak negara telah menjadikan ketertelusuran sebagai standar wajib dalam manajemen mutu produk.

Ia menambahkan, agar proses berjalan efektif, diperlukan peningkatan kerja sama pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah dapat berfokus pada pembangunan standar dan kerangka manajemen umum, sementara perusahaan berperan dalam pengembangan solusi dan layanan teknologi di atas platform tersebut.

Menurutnya, standardisasi data dan standar teknis perlu didorong agar sistem dapat saling terhubung. Dengan standar yang disepakati, peluang perusahaan domestik untuk mengembangkan solusi yang kompatibel dengan infrastruktur digital nasional dinilai akan lebih besar.

Pham Van Tho menyimpulkan, koordinasi antara lembaga manajemen, lembaga penelitian, dan komunitas bisnis akan menjadi faktor penting untuk terus menyempurnakan platform teknologi ketertelusuran dan anti-pemalsuan, sekaligus mendukung transformasi digital dan meningkatkan daya saing ekonomi.