PROBOLINGGO – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan di tengah keluhan masyarakat terkait layanan publik yang terganggu akibat jaringan internet lambat, terutama di tingkat kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Perhatian publik mengarah pada rencana pengadaan kendaraan dinas baru yang tercatat di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP. Dalam data tahun 2026, terdapat subkegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan nilai kontrak Rp333.200.000.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, menyampaikan klarifikasi bahwa anggaran pengadaan mobil dinas itu bukan diperuntukkan bagi BPPKAD. Ia mengatakan BPPKAD hanya berperan dalam perencanaan atau penganggaran.
“Anggaran mobdin tersebut bukan untuk BPPKAD, melainkan untuk DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Bagian hanya menganggarkan saja, karena pengelola anggaran ada pada sekretariat dan pengguna barangnya ada di DLH,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah pegiat sosial setempat menilai pemerintah daerah kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka menilai prioritas anggaran seharusnya diarahkan pada perbaikan sarana internet yang dikeluhkan lambat, bukan pengadaan kendaraan bagi pejabat.
Keluhan warga mencuat karena ketidakstabilan jaringan internet disebut berdampak pada pengurusan administrasi kependudukan. Dalam situasi tersebut, rencana pengadaan kendaraan dinas baru dinilai menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
