Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) menggelar kegiatan pemutakhiran dan penginputan data sektoral Tahun 2025 pada aplikasi PENTAGON dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan data pembangunan yang terintegrasi.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, pada 9–10 Maret 2026, dan dilaksanakan di Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Agenda tersebut ditujukan untuk memastikan ketersediaan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, seluruh OPD melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan penginputan data sektoral sesuai kewenangan masing-masing ke dalam aplikasi PENTAGON. Aplikasi ini digunakan sebagai media pengelolaan sekaligus integrasi data sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Marto Biki, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola data yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan.

“Data sektoral yang lengkap dan terbarui sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Marto. Ia juga berharap seluruh perangkat daerah berperan aktif memastikan data yang diinput ke dalam sistem benar-benar valid dan sesuai standar yang berlaku.

Pemutakhiran data ini disebut selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penyediaan data yang terstandar, memiliki metadata, serta dapat digunakan bersama antarinstansi pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Gorontalo berharap pengelolaan data sektoral di daerah semakin tertata dan berkualitas. Data yang terintegrasi diharapkan mendukung penyusunan kebijakan berbasis data serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.