Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akan mengevaluasi kebutuhan anggaran internet yang disebut mencapai Rp5 miliar dalam dua tahun ini. Evaluasi tersebut ditargetkan selesai sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengatakan evaluasi dilakukan untuk menilai kebutuhan internet di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga tingkat UPTD. Prosesnya dilakukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo).
Komang menyebut evaluasi itu merupakan tindak lanjut arahan bupati agar kebutuhan internet di masing-masing kantor kembali dicek. Pemkab ingin memastikan anggaran yang dikeluarkan sesuai kebutuhan layanan, bukan berdasarkan keinginan.
“Jangan nanti mereka butuhnya tidak segitu, tapi langganan besar. Karena ingin (internet) cepat dan sebagainya,” kata Komang.
Menurutnya, evaluasi difokuskan pada kebutuhan eksternal seperti wifi atau hotspot yang terpasang di kantor. Sementara itu, kebutuhan server dan kebutuhan vital lainnya disebut tetap dipastikan aman untuk menjaga kecepatan pelayanan.
Komang menilai potensi pemangkasan anggaran dapat dilakukan pada aspek pemasangan wifi. Ia juga membenarkan adanya beberapa kantor yang memasang lebih dari satu penyedia layanan internet. Menurutnya, kondisi itu tidak selalu menjadi kebutuhan utama.
“Cukup menggunakan satu provider dengan banyak access point,” ujarnya.
Terkait penggunaan aplikasi edit foto dan video seperti Capcut dan Canva, Komang menyatakan hal itu diperbolehkan selama digunakan untuk kepentingan kantor. Ia berharap OPD memaksimalkan aplikasi tersebut sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, dengan menggunakan akun resmi instansi, bukan akun pribadi.
Di sisi lain, Pratikto Nugroho membenarkan alokasi anggaran internet yang diterima Dinkominfo sebesar Rp426 juta. Anggaran itu digunakan untuk Internet Sharing dan Internet Main Gateway, yakni titik keluar masuk jaringan lokal ke internet.
“Untuk alokasi anggaran yang di Dinkominfo benar, sesuai informasi tersebut. Kami menggunakan satu penyedia bandwidth (kecepatan internet) dari Telkom,” katanya.
Berdasarkan data pada laman SiRUP, anggaran internet Dinkominfo Blora tercatat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, anggaran internet mencapai Rp700 juta. Angka tersebut turun pada 2023 dan 2024 menjadi Rp616,8 juta, kemudian turun lagi pada 2025 menjadi Rp420 juta. Tahun ini, anggaran internet Dinkominfo Blora tercatat naik tipis menjadi Rp426,3 juta.
