Pemerintah terus mengupayakan pencapaian target 100% akses internet di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, baru 72,78% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB, Dr Ian Josef Matheus Edward, menilai penyediaan internet tidak bisa mengandalkan satu komponen teknologi saja. Menurutnya, layanan seperti Fiber to the Home (FTTH) tidak dapat berdiri secara mandiri dan membutuhkan jaringan tulang punggung berupa tarikan kabel fiber optic.
Dalam seminar edukasi di Aula Timur ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Selasa, 7 April 2026, Ian menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak menambah beban biaya bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa biaya regulasi seharusnya diarahkan agar layanan internet dapat dibeli dengan harga terjangkau, serta mengingatkan agar kebijakan di daerah tidak justru membebani masyarakat maupun operator.
Ian juga menekankan bahwa pencapaian akses internet 100% pada 2029 atau 2030 dinilai dapat membuka jalan menuju integrasi layanan melalui sistem Satu Data Indonesia. Dengan konektivitas yang merata, pemerintah disebut berpeluang menyatukan berbagai layanan dalam sebuah platform terpadu dengan identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ia menyebut integrasi digital memiliki manfaat nyata, antara lain NIK yang dimiliki masyarakat sejak lahir dapat berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun subsidi BBM dinilai bisa menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Menurut Ian, kehadiran internet di daerah tertinggal juga berpotensi memicu dampak lanjutan yang menguntungkan. Peningkatan akses layanan digital disebut dapat mendorong daya beli warga dan menggerakkan perputaran ekonomi lokal.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr Denny Setiawan, menyampaikan bahwa percepatan pemerataan jaringan tidak bisa hanya bertumpu pada satu jenis teknologi, melainkan harus saling melengkapi. Ia menjelaskan tidak semua wilayah dapat dipenuhi dengan kabel, sehingga perlu dukungan jaringan seluler. Untuk daerah yang paling sulit dijangkau, satelit seperti Starlink atau Satria disebut dapat menjadi solusi tercepat.
Untuk menekan tingginya biaya investasi dan mempercepat pelaksanaan, Denny menilai diperlukan inisiatif berbagi infrastruktur (sharing infrastructure) di antara para pemangku kepentingan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys menyebutkan adanya pertumbuhan kebutuhan yang pesat dalam kurun 2091–2024 untuk layanan internet melalui jaringan fiber, 4G/5G mobile, fixed wireless access (FWA), dan satellite broadband.
