Penggunaan media sosial kian melekat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan anak-anak. Banyak anak di bawah 16 tahun disebut sudah aktif menggunakan berbagai platform tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran karena tidak semua konten di media sosial aman untuk mereka.
Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan risiko paparan hal-hal negatif. Anak-anak dinilai rentan menghadapi perundungan (bullying), konten yang tidak pantas, hingga kecanduan gawai.
Dampak paparan tersebut disebut tidak hanya memengaruhi perilaku, tetapi juga kesehatan mental. Anak dapat menjadi lebih tertutup, mudah cemas, dan kehilangan rasa percaya diri akibat interaksi di ruang digital. Situasi ini mempertegas kebutuhan perlindungan bagi anak dari pengaruh buruk media sosial.
Dalam pandangan yang dikaitkan dengan nilai Pancasila, kebijakan pembatasan ini dinilai sejalan dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena anak berhak memperoleh perlindungan serta lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Sila kelima juga disebut relevan karena negara berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk generasi muda.
Meski demikian, pembatasan dinilai tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Media sosial juga memiliki sisi positif, seperti membantu anak belajar hal baru, menambah wawasan, dan memudahkan komunikasi. Jika hanya dibatasi tanpa pemahaman, anak dikhawatirkan merasa terkekang dan mencari cara lain untuk mengaksesnya secara diam-diam.
Solusi yang ditawarkan adalah menggabungkan pembatasan dengan edukasi dan pengawasan. Orang tua dipandang memegang peran penting dalam membimbing anak menggunakan gawai secara bijak. Sekolah juga dinilai perlu memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat agar anak tidak hanya dijauhkan dari risiko, tetapi juga dibekali kemampuan menghadapi dunia digital dengan baik.
Kesimpulannya, pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai diperlukan, namun harus diterapkan secara seimbang. Pendekatan yang tidak hanya melarang, tetapi juga membimbing, disebut dapat melindungi anak sekaligus memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
