Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 digelar pada Selasa, 31 Maret 2026, di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Rapat tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, anggota panitia khusus (pansus), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam forum itu, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terkait kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Secara umum, DPRD menilai kinerja makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat, meski dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan rasio gini disebut mengalami penurunan, yang dinilai menandakan arah pembangunan semakin inklusif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dilaporkan telah memenuhi target dan dinilai menjadi modal penting bagi pembangunan berkelanjutan. Namun, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah indikator strategis yang belum tercapai serta kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai perlu ditingkatkan.
Sejumlah rekomendasi kemudian disampaikan, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor padat karya seperti industri pengolahan dan UMKM, peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi lokal.
DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data, pemanfaatan hasil penelitian, serta percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara terarah.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 dilaporkan mencapai sekitar 98,58 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercapai sesuai target. Meski dinilai cukup baik, DPRD tetap mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah ke depan.
Namun, di tengah jalannya rapat yang membahas agenda strategis tersebut, perhatian turut tertuju pada sikap sejumlah anggota DPRD. Saat pembacaan keterangan LKPJ berlangsung, mayoritas anggota dewan yang hadir terlihat sibuk memainkan gadget masing-masing.
Kondisi itu memunculkan sorotan publik karena rapat paripurna merupakan forum resmi dan penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD terkait fenomena tersebut.
