BANDUNG BARAT — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan. Dalam sidang yang digelar Selasa (31/3/2026) di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat, sejumlah anggota dewan terlihat tidak fokus mengikuti jalannya rapat.
Dalam forum tersebut, sebagian anggota DPRD tampak sibuk memainkan gadget. Selain itu, tiga anggota panitia khusus (pansus) dilaporkan meninggalkan ruang sidang saat pembacaan LKPJ berlangsung.
Tiga anggota pansus yang disebut keluar ruangan adalah Syifa Purnama Dewi, Deni Setiawan, serta satu anggota pansus lainnya. Mereka meninggalkan ruang sidang ketika Ketua Pansus 8, Jajang Sukmahari, tengah membacakan laporan.
Rapat paripurna itu dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Di tengah sorotan terhadap disiplin peserta rapat, DPRD tetap menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun anggaran 2025. Evaluasi yang disampaikan mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Secara makro, DPRD menilai pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebut berhasil mencapai target. Namun, DPRD menilai dampak terhadap penciptaan lapangan kerja masih belum optimal.
DPRD juga menyoroti kontribusi sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai masih perlu diperkuat. Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong penguatan sektor padat karya, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta perbaikan perencanaan pembangunan berbasis data.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tercatat mencapai 98,58 persen dari target, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 97,51 persen. Meski capaian fiskal tersebut dinilai cukup baik, DPRD menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian keuangan daerah ke depan.
Meski demikian, perhatian publik disebut lebih tertuju pada etika dan kedisiplinan anggota dewan selama rapat berlangsung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bandung Barat terkait sikap sejumlah anggotanya dalam rapat paripurna tersebut.
