Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama layanan digital dan kanal informasi yang digunakan langsung oleh pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan seluruh jajaran agar layanan Kemnaker tidak lagi mengalami gangguan, termasuk aplikasi yang down maupun kontak informasi yang sulit dijangkau.
Penegasan tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026). Acara itu disebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kualitas pelayanan publik setelah Lebaran.
Yassierli menilai sejumlah layanan strategis, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, dan sistem pasar kerja, harus dapat diakses masyarakat secara cepat, mudah, dan responsif karena berkaitan langsung dengan perlindungan bagi pekerja.
“Saya tidak ingin masih ada layanan atau aplikasi yang bermasalah, down, maupun kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” kata Yassierli.
Menurutnya, persoalan layanan publik tidak bisa dipandang sekadar gangguan teknis. Ia menilai hambatan layanan dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap program perlindungan ketenagakerjaan, terutama ketika kondisi ekonomi masih penuh tantangan.
Karena itu, Yassierli meminta seluruh unit kerja memperkuat koordinasi internal agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan bahwa satu layanan publik kerap bergantung pada dukungan berbagai unit kerja, sehingga pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh.
“Kita perkuat kementerian ini sebagai nice place to grow. Pascalebaran menjadi momentum memperkuat kolaborasi,” ujarnya.
Selain peningkatan sistem layanan, Yassierli juga mendorong pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan global, termasuk tekanan ekonomi dan krisis energi dunia. Ia menekankan tantangan global semestinya menjadi pemacu peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan alasan menurunnya kinerja.
Yassierli menambahkan, Kemnaker harus memastikan pekerja dan pencari kerja tetap memperoleh layanan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat. Upaya pembenahan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus membuat layanan ketenagakerjaan semakin responsif dan mudah diakses.
