Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan tepat sasaran. Melalui Portal Perlinsos, data penerima bansos kini diverifikasi lebih ketat agar tidak ada warga yang terlewat maupun menerima bantuan secara tidak tepat.
Penguatan sistem ini ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ratusan agen perlinsos se-Buleleng yang digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Selasa (12/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga meluncurkan inovasi layanan sosial BESTIE Buleleng, singkatan dari Bersama Edukasi Sebaya Tumbuhkan Inspirasi dan Empati. Layanan ini membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran bansos.
Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan proses verifikasi akan mencakup sekitar 103 ribu kepala keluarga dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, sistem akan menampilkan kondisi sosial ekonomi warga setelah NIK dimasukkan, sehingga dapat diketahui siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang perlu dievaluasi.
“Begitu NIK dimasukkan, sistem langsung menampilkan kondisi sosial ekonomi warga. Dari sana bisa diketahui siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang perlu dievaluasi kembali,” ujar Suyasa.
Ia menekankan bahwa validasi data bukan semata urusan teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan sosial. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap dapat mengurangi kecemburuan sosial serta memastikan bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ke depan, agen perlinsos akan mendampingi warga dalam proses penginputan data. Selain itu, melalui aplikasi BESTIE, masyarakat dapat melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan tetapi belum tercatat dalam data.
“Kalau ada warga yang melihat tetangganya pantas menerima bansos namun belum tercatat, cukup laporkan melalui aplikasi dengan memasukkan identitas dan NIK. Laporan itu akan segera ditindaklanjuti Dinas Sosial,” jelas Suyasa.
Kepala Dinsos P3A Buleleng, I Putu Kariaman Putra, menyebut pihaknya telah menyiapkan 1.138 agen perlinsos untuk mendampingi masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya ruang sanggah agar hasil verifikasi semakin tepat.
“Kalau ada data yang tidak sesuai fakta, misalnya kepemilikan aset atau daya listrik, masyarakat bisa mengajukan sanggahan agar hasil verifikasi lebih tepat,” kata Kariaman.
