KARIMUN – Mahasiswa asal Kundur, Sahrul Nizam, melontarkan kritik terhadap aplikasi “Hallo Bupati Karimun” yang dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun. Ia menilai aplikasi yang disebut bernilai Rp120 juta dari APBD itu tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Menurut Sahrul, nilai anggaran tersebut bukan nominal kecil, namun dampaknya dinilai belum terasa. Ia juga menyoroti jumlah pengguna aplikasi yang disebut stagnan di kisaran 500-an orang sejak diluncurkan pada Juli 2025. Angka itu dianggap sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Karimun yang mencapai 272 ribu jiwa.
Sahrul turut menyayangkan kebijakan digitalisasi tersebut muncul saat keuangan daerah disebut menanggung tumpukan utang tunda bayar. Ia menilai kebutuhan lain, seperti pencairan beasiswa mahasiswa yang mandek serta Alokasi Dana Desa (ADD), lebih mendesak untuk diprioritaskan.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya celah pada aplikasi, yakni belum tersedianya layanan bagi pengguna sistem operasi iOS. Kondisi tersebut, menurutnya, membatasi sebagian warga untuk menyampaikan pengaduan.
Sahrul juga mengkritik adanya duplikasi sistem, karena pemerintah pusat telah menyediakan SP4N-LAPOR! yang terintegrasi secara nasional. Ia mempertanyakan alasan Pemkab Karimun membangun sistem baru dengan fungsi serupa, sementara SP4N-LAPOR! disebut lebih efisien dan dapat digunakan tanpa biaya.
Dari sisi tindak lanjut laporan, Sahrul mempertanyakan efektivitas respons pemerintah. Ia merujuk pada sejumlah ulasan di Play Store yang menyebut aduan warga tidak mendapat tanggapan. Karena itu, ia menilai publik perlu mengetahui standar pelayanan (Service Level Agreement/SLA) dalam penanganan setiap laporan.
Lebih jauh, Sahrul menyinggung potensi anggaran lanjutan untuk pemeliharaan aplikasi dan sewa server tahunan. Ia meminta Pemkab Karimun membuka informasi secara transparan, termasuk data vendor penggarap aplikasi serta indikator keberhasilan proyek.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan agar digitalisasi menghadirkan aksi nyata, bukan sekadar peluncuran seremonial. Sahrul mengingatkan agar aplikasi tersebut tidak menjadi “monumen digital” di tengah persoalan yang dihadapi masyarakat.
