Dunia Barat selama bertahun-tahun kerap memandang industri teknologi China sebagai pihak yang hanya meniru inovasi kecerdasan buatan (AI) dari Amerika Serikat, seperti ChatGPT buatan OpenAI atau Gemini dari Google. Namun, laporan terbaru yang dimuat Foreign Affairs menyebutkan penilaian itu perlu ditinjau ulang, seiring temuan bahwa China kini membangun “gudang senjata AI” sendiri.
Laporan tersebut merujuk riset tim peneliti Georgetown University's Center for Security and Emerging Technology (CSET), yang menelaah ribuan dokumen pengadaan militer China yang dipublikasikan secara terbuka selama tiga tahun terakhir. Temuan riset itu menggambarkan bagaimana AI di China tidak diposisikan semata sebagai alat bantu produktivitas, melainkan sebagai instrumen untuk kepentingan geopolitik dan militer.
Salah satu poin yang disorot adalah pendekatan China yang berbeda dengan dinamika di Silicon Valley, yang kerap diwarnai ketegangan antara perusahaan teknologi besar dan Pentagon. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, batas antara perusahaan teknologi sipil dan militer People’s Liberation Army (PLA) disebut sengaja dilebur melalui strategi “integrasi sipil-militer”. Dalam skema ini, perusahaan teknologi seperti Baidu, Tencent, dan Alibaba disebut wajib membagikan inovasi AI terbaru mereka kepada militer China.
Dampaknya, teknologi yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan komersial—mulai dari pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, hingga algoritma computer vision—disebut dapat dengan cepat dialihfungsikan menjadi sistem pelacakan target dan analisis intelijen militer.
Laporan itu juga menyoroti pengembangan sistem tak berawak sebagai salah satu fokus utama. PLA disebut tidak hanya bereksperimen dengan drone tunggal, melainkan mengembangkan konsep swarm atau kawanan drone: ratusan hingga ribuan drone kecil bertenaga AI yang dapat saling berkomunikasi, beradaptasi dengan perubahan kondisi medan perang secara real-time, serta mengambil keputusan menyerang tanpa kendali operator manusia.
Konsep drone swarm ini disebut dirancang untuk membebani sistem pertahanan udara konvensional lawan. Dengan biaya produksi yang dinilai jauh lebih murah dibandingkan satu rudal jelajah canggih, taktik “banjir drone” bertenaga AI dipandang sebagai ancaman asimetris yang sulit ditangkal.
Selain ranah perangkat keras, laporan tersebut menyebut China juga mengerahkan AI untuk operasi non-kinetik, termasuk peperangan kognitif (cognitive warfare). Model bahasa besar (LLM) buatan China disebut dilatih untuk menyebarkan disinformasi skala massal, memanipulasi opini publik di negara yang menjadi target, serta menjalankan serangan siber secara terotomatisasi.
Algoritma AI juga disebut dapat digunakan untuk menganalisis miliaran unggahan media sosial guna memetakan sentimen psikologis populasi target—misalnya saat pemilu di Taiwan atau AS—lalu memproduksi jutaan akun bot atau video deepfake yang disesuaikan untuk memicu polarisasi.
Foreign Affairs menilai keunggulan China terletak pada eksekusi, kecepatan penerapan, serta akses terhadap big data yang ditopang oleh lemahnya regulasi privasi di negara tersebut. Sementara itu, militer AS disebut masih memimpin pada aspek tertentu seperti chip semikonduktor canggih atau riset dasar AI.
Namun laporan tersebut memperingatkan bahwa apabila AS dan sekutunya terus meremehkan kecepatan China dalam mempersenjatai AI komersial menjadi alat tempur nyata, Washington berisiko tertinggal dalam perlombaan senjata yang dinilai krusial pada abad ke-21. Ancaman terbesar yang ditekankan bukan semata kemampuan China yang sudah melampaui AS saat ini, melainkan laju cepat China dalam menutup ketertinggalan tersebut.
