Jakarta—Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti polemik masa berlaku kuota internet yang dinilai merugikan masyarakat, terutama ketika sisa kuota hangus karena masa aktif paket berakhir. Isu ini mencuat dalam sidang perkara Nomor 33/PUU-XXIV/2026 dan 273/PUU-XXIII/2025.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mempertanyakan alasan kuota data yang sudah dibeli pelanggan tidak bisa digunakan sepenuhnya. Ia mencontohkan pembelian paket data 10 Gigabyte (GB) seharga Rp25.000, namun ketika pemakaian baru mencapai 9 GB, sisa kuota tidak lagi dapat dipakai karena masa aktif habis.
“Sudut pandang masyarakat, publik, customer, pelanggan ini mengatakan, ‘saya beli Rp25.000 untuk 10 Gigabyte, tapi kok baru 9 GB sudah selesai’,” kata Guntur dalam persidangan, Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Guntur, terdapat perbedaan cara pandang antara masyarakat dan operator seluler. Masyarakat cenderung melihat kuota internet sebagai barang yang sepenuhnya menjadi milik setelah dibeli, sementara operator memandangnya sebagai layanan jasa.
Guntur menilai pandangan masyarakat memiliki dasar, antara lain dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui adanya barang tak berwujud, seperti listrik, yang juga diperjualbelikan dan kini berkembang dalam bentuk kuota. Namun, ia juga menyebut perspektif operator tidak sepenuhnya keliru karena layanan internet dikenakan pajak sebagai jasa.
Dalam konteks itu, Guntur mendorong adanya jalan tengah berupa opsi yang lebih fleksibel bagi pelanggan. “Kasih pilihan saja, ada pilihannya berdasarkan waktu, ada pilihannya berdasarkan berapa giga,” ujarnya.
Dalam sidang yang sama, VP Head of Prepaid Product and Pricing Strategy Indosat, Nicholas Yulius Munandar, menjelaskan bahwa penerapan layanan berbasis volume tanpa batas waktu berisiko terhadap pengelolaan jaringan. Menurutnya, model tersebut dapat menyulitkan operator dalam merencanakan kapasitas karena penggunaan pelanggan tidak dapat diprediksi, yang pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan tarif.
“Operator harus menyediakan kapasitas untuk jangka waktu yang tidak dapat diprediksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi perencanaan kapasitas serta pengelolaan jaringan secara keseluruhan,” kata Nicholas.
Nicholas juga menyatakan penyeragaman layanan tanpa batas waktu berpotensi merugikan pelanggan, terutama pengguna paket murah yang selama ini mengandalkan paket dengan masa berlaku tertentu. “Kerugian yang paling signifikan apabila permohonan ini dikabulkan justru akan dirasakan oleh para pelanggan itu sendiri,” ujarnya.
Indosat menegaskan kebutuhan pelanggan yang beragam membuat layanan internet sulit diseragamkan dalam satu model. Berdasarkan data per 31 Maret 2026, sekitar 95 persen pelanggan Indosat masih memilih paket dengan batas waktu, sementara 5 persen menggunakan model rollover.
Dengan komposisi tersebut, Indosat menilai penerapan satu model layanan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi berbagai segmen pelanggan.
