Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kemajuan riset dan inovasi nasional perlu dibarengi penguatan integritas pimpinan, seiring meningkatnya kompleksitas risiko korupsi di sektor strategis tersebut. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

KPK mengingatkan besarnya diskresi dan kewenangan dalam sektor riset dapat membuka potensi konflik kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi itu dinilai berisiko berujung pada kerugian negara.

Dalam kesempatan yang sama, KPK menyoroti penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026. Penurunan tersebut menempatkan BRIN dalam kategori waspada dan disebut menjadi sinyal bahwa penguatan integritas di sektor strategis tidak dapat ditunda.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menekankan integritas pemimpin merupakan penentu utama kredibilitas organisasi riset. Ia menyebut pencegahan korupsi di lingkungan BRIN sebagai investasi tata kelola jangka panjang yang nilainya lebih dari sekadar kepatuhan administratif.

“Di institusi yang berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi sebuah pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” kata Ibnu.

Ibnu juga menyoroti tantangan dalam membangun budaya antikorupsi di lembaga pemerintah, yakni masih adanya lingkungan yang menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan. Karena itu, KPK mendorong pimpinan BRIN menjadi teladan yang mampu mengubah perilaku antikorupsi menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban.

KPK turut memetakan sejumlah strategi penyelesaian, mulai dari penguatan manajemen risiko korupsi hingga pembudayaan sikap saling mengingatkan di lingkungan kerja.