Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kemajuan riset dan inovasi nasional perlu dibarengi penguatan integritas pimpinan, seiring meningkatnya kompleksitas risiko korupsi. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Kamis (9/4).
KPK mengingatkan besarnya diskresi dan kewenangan di sektor riset dapat membuka potensi konflik kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dinilai berisiko berujung pada kerugian negara. Peringatan itu sejalan dengan penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026, yang menempatkan BRIN dalam kategori waspada. Bagi KPK, situasi ini menjadi sinyal bahwa penguatan integritas di sektor strategis tidak dapat ditunda.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menekankan integritas pemimpin menjadi penentu utama kredibilitas organisasi riset. Menurutnya, pencegahan korupsi di lingkungan BRIN merupakan investasi tata kelola jangka panjang yang nilainya melampaui kepatuhan administratif semata.
“Di institusi yang berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi sebuah pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” kata Ibnu. Ia juga menyoroti tantangan membangun budaya antikorupsi di lembaga pemerintah, antara lain masih adanya lingkungan yang menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan. KPK mendorong pimpinan BRIN menjadi teladan yang mampu menjadikan perilaku antikorupsi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah strategi penyelesaian turut dipetakan, mulai dari penguatan manajemen risiko korupsi hingga pembudayaan sikap saling mengingatkan di lingkungan kerja. Para pimpinan diimbau dapat mendeteksi dini titik rawan di unit kerja masing-masing serta berani mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi.
Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menyampaikan integritas kerap dipandang sederhana, namun justru menjadi tantangan dalam praktik. Menurutnya, integritas tidak diuji saat ada pengawasan, melainkan ketika terdapat peluang untuk menyimpang.
Ia menegaskan BRIN perlu menjaga komitmen untuk tetap berada pada jalur yang benar sebagai institusi strategis di bidang riset dan inovasi. BRIN, kata dia, tidak hanya dituntut unggul menghasilkan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas.
“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun kita memilih tetap lurus sebagai institusi yang mengemban peran strategis dalam riset dan inovasi nasional. Lebih penting menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan, sebab pada akhirnya kualitas riset tidak sekadar ditentukan oleh metodologi, melainkan kejujuran dan objektivitas,” ujar Amarulla.
PAKU Integritas dirancang untuk membekali pimpinan BRIN dengan pemahaman mengenai delik tindak pidana korupsi serta cara menghadapi dilema integritas. Melalui metode interaktif seperti “Pohon Harapan Integritas”, peserta diajak memetakan komitmen yang akan diimplementasikan di unit kerja masing-masing.
Kegiatan ini diikuti 153 pimpinan BRIN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, hingga kepala organisasi dan pusat riset. KPK menilai para pimpinan tersebut berperan penting dalam pengambilan kebijakan strategis, pengelolaan anggaran riset, penguatan tata kelola inovasi nasional, hingga penentuan arah integritas organisasi.
