Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memprioritaskan perubahan paradigma penelitian dari yang berorientasi pada publikasi akademis menjadi riset yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Arah kebijakan ini ditegaskan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, dalam Rapat Koordinasi Terpadu Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Fauzan menekankan riset harus hadir sebagai solusi konkret bagi persoalan di daerah. Fokus yang disorot antara lain penanganan isu mendesak seperti pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan yang lebih terpadu.
Rapat koordinasi ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra industri untuk membangun ekosistem riset yang selaras dengan dinamika sosial-ekonomi di lapangan. NTT menjadi salah satu wilayah yang disorot karena memiliki tantangan geografis dan sosial yang dinilai unik.
Salah satu gagasan yang didorong pemerintah adalah pembentukan “bank rumusan masalah”. Fauzan menjelaskan, bank data tersebut berisi inventarisasi tantangan nyata yang dihadapi industri maupun pemerintah daerah. Dengan acuan itu, proposal riset dari perguruan tinggi diharapkan lebih terarah dan berpeluang menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.
Data survei nasional yang menjadi rujukan kebijakan juga menunjukkan kebutuhan riset masyarakat masih banyak terpusat pada sektor pangan, kesehatan, serta strategi pengentasan kemiskinan. Kesesuaian tema riset dengan kebutuhan riil tersebut disebut menjadi kunci keberhasilan hilirisasi inovasi secara nasional.
Untuk mendukung agenda itu, pemerintah menyiapkan berbagai skema pendanaan riset nasional. Fauzan merinci adanya pembagian antara riset prioritas untuk pemerataan kapasitas dan riset strategis yang ditujukan pada solusi berdampak luas. Upaya ini juga didukung pemanfaatan portal riset nasional, risbang.kemdiktisaintek.go.id, yang menyediakan akses puluhan ribu data riset serta peta sebaran penelitian di Indonesia.
Kolaborasi turut diperluas melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta program Mahasiswa Berdampak dan Kosabangsa. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui pendanaan yang telah dialokasikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BRIN Arif Satria menyoroti pentingnya membangun ekonomi berbasis inovasi untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ia menekankan investasi riset dan percepatan adopsi teknologi di masyarakat sebagai syarat kemajuan, sekaligus mendorong penguatan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan industri guna menciptakan nilai tambah ekonomi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga menekankan perlunya mengoptimalkan potensi lokal dengan dukungan teknologi. Ia mendorong agar inovasi lokal mendapatkan perlindungan hukum melalui penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). “Ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT,” ujarnya dalam seruan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XV Adrianus Amheka memaparkan adanya kemajuan kualitas pendidikan tinggi di NTT yang ditandai peningkatan kapasitas dosen dan partisipasi aktif universitas dalam program pengabdian masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah disebut telah menunjukkan hasil, terutama pada program sosial yang menyasar masyarakat bawah.
Melalui sesi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, forum tersebut menyepakati perlunya perguruan tinggi berperan sebagai pusat solusi berbasis ilmu pengetahuan. Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menjadikan riset sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya di Provinsi NTT.
