Bogor — Pemerintah mendorong hasil riset perguruan tinggi di bidang pertanian agar tidak berhenti sebagai laporan penelitian atau produk laboratorium, melainkan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh industri dan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat perlindungan hukum bagi varietas unggul tanaman melalui sistem Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian RI serta Universitas Pakuan (Unpak) Bogor.
Bimtek berlangsung di Gedung Graha Pakuan Siliwangi pada 12–13 Mei 2026 dan diikuti 63 peserta dari 48 perguruan tinggi di Indonesia. Peserta berasal dari sejumlah kampus, antara lain IPB University, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, hingga Universitas Jenderal Soedirman. Mayoritas peserta merupakan dosen dan akademisi yang aktif melakukan pemuliaan tanaman dan menghasilkan varietas-varietas baru dari penelitian kampus.
Kepala PPVTPP Kementerian Pertanian RI, Leli Nuryati, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mempercepat implementasi hasil riset perguruan tinggi dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Menurut Leli, perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam pengembangan teknologi pertanian nasional, terutama dalam menghasilkan varietas unggul yang relevan dengan kebutuhan pertanian modern.
Ia menilai tantangan sektor pertanian kian berat, mulai dari perubahan iklim yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit tanaman, penurunan kualitas lahan, hingga kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Dalam situasi tersebut, keberadaan varietas unggul dinilai strategis untuk menjaga produktivitas. Leli menyebut varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, toleransi terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas hasil panen.
Leli menekankan pengembangan varietas unggul tidak cukup berhenti pada tahap penelitian. Menurutnya, inovasi perlu memperoleh perlindungan hukum agar hak pemulia terlindungi dan inovasi dapat terus berkembang. Dalam konteks itu, PVT dipandang sebagai instrumen penting karena memberikan penghargaan dan kepastian hukum kepada pemulia tanaman atas kreativitas dan inovasinya.
Ia juga menyoroti masih banyak hasil penelitian kampus yang berhenti sebagai dokumen akademik tanpa masuk ke sektor industri atau dimanfaatkan petani. Karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar inovasi tidak berhenti di laboratorium atau jurnal, melainkan dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Leli menyebut pemerintah tengah menjalankan sejumlah program prioritas nasional di sektor pertanian, seperti swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan produksi padi dan jagung, penyediaan benih unggul, penyediaan alat mesin pertanian, hilirisasi pertanian, hingga dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program-program tersebut memerlukan dukungan inovasi pertanian yang kuat dan berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Leli menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pangan nasional untuk komoditas beras pada 2025. Namun ia mengingatkan tantangan ke depan masih besar sehingga inovasi pertanian tetap perlu dikembangkan, termasuk mendorong perguruan tinggi menghasilkan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim. Ia juga mendorong agar materi PVT dapat menjadi bagian dari pembelajaran di kampus, khususnya pada program studi pertanian dan pemuliaan tanaman, agar pemahaman tentang sistem perlindungan varietas dikenalkan sejak dini.
Sementara itu, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendiktisaintek, Yos Sunitiyoso, menegaskan hilirisasi riset menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat daya saing nasional. Menurutnya, banyak hasil penelitian perguruan tinggi yang berkualitas dan berpotensi masuk industri, termasuk sektor pertanian, tetapi masih menghadapi kendala seperti perlindungan kekayaan intelektual, pengujian, hingga pengembangan produk menuju komersialisasi.
Yos mengatakan penguatan ekosistem hilirisasi dilakukan melalui berbagai program pendampingan, salah satunya Bimtek Permohonan Hak PVT. Ia menilai perlindungan varietas tanaman penting agar inovasi kampus memiliki kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi yang lebih kuat, serta membuka peluang pengembangan bersama dunia usaha. Ia berharap perguruan tinggi lebih siap dalam pengajuan PVT sehingga inovasi dapat berkembang menjadi produk unggulan nasional, dengan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci.
Dari pihak tuan rumah, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Pakuan, Singgih Irianto, menyatakan Unpak menyambut baik pelaksanaan Bimtek PVT 2026. Ia menilai tantangan pertanian yang semakin kompleks menuntut perlindungan terhadap inovasi dan varietas unggul. Singgih berharap kegiatan dua hari itu berjalan lancar, melahirkan gagasan inovatif, serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, peneliti, dan kalangan profesional di bidang pertanian.
Selain pemaparan teori tentang sistem PVT, bimtek juga mencakup pendampingan teknis langsung. Peserta mendapat pemahaman mengenai mekanisme pengajuan Hak PVT, proses administrasi, syarat perlindungan varietas tanaman, hingga tahapan pengujian varietas. PPVTPP Kementerian Pertanian menyiapkan narasumber dan fasilitator untuk mendampingi peserta agar perguruan tinggi dapat mempersiapkan permohonan secara lebih matang dan sesuai ketentuan.
Pemerintah menilai penguatan perlindungan hukum bagi varietas unggul hasil riset kampus dapat mempercepat hilirisasi inovasi pertanian. Dengan semakin banyak varietas yang memperoleh PVT, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, daya saing Indonesia di sektor pangan menguat, kesejahteraan petani terdorong, serta peluang tumbuhnya industri benih nasional yang lebih mandiri semakin terbuka.
