Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar diskusi bersama sejumlah pakar untuk membahas pemerataan akses digital di Indonesia. Dalam forum tersebut, para pembicara menilai upaya memperluas akses internet tidak dapat mengandalkan satu pendekatan saja, mengingat tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi RI, Denny Setiawan, mengatakan pemerintah saat ini menerapkan kombinasi teknologi untuk memperluas konektivitas. Menurutnya, pemanfaatan beragam opsi diperlukan karena tidak semua wilayah memungkinkan dibangun jaringan berbasis kabel.
“Pemerataan akses digital itu ada yang pakai kabel, pakai FWA, mobile broadband. Itu kesimpulannya saling melengkapi, karena enggak semuanya bisa pakai kabel, harus ada beberapa pakai seluler,” kata Denny dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Denny menjelaskan pemerintah telah melakukan sejumlah formulasi pemerataan digital dengan memanfaatkan FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), serta mobile broadband. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan digital meski berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Meski menggunakan beberapa teknologi, Denny menegaskan fiber optik tetap menjadi teknologi utama dalam pembangunan infrastruktur pemerataan digital secara nasional. Setelah backbone fiber terbangun, kolaborasi pengembangan dapat dilakukan melalui teknologi turunan seperti jaringan seluler maupun FTTH.
“Emang harus dibangun fiber sebagai backbone-nya kan. Nah, baru setelah itu untuk plasma-nya tadi bisa tiga ini, bisa selular, ya, FTTH,” ujarnya.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB, Ian Josef Matheus Edward, menilai percepatan dan perluasan akses internet masih menghadapi tantangan besar. Ia mengingatkan agar kebijakan di tingkat daerah tidak justru menjadi beban yang dapat menghambat pembangunan jaringan, termasuk pengembangan FWA dan infrastruktur pendukungnya.
“Jangan sampai kebijakan daerah malah membebani masyarakat. Tujuan kita itu supaya layanan bisa terjangkau,” kata Ian.
Ia menilai FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sedangkan FWA memberikan fleksibilitas serta kecepatan penggelaran. Karena itu, keduanya dipandang perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi untuk memperluas akses digital.
Ian juga mencontohkan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Menurutnya, pembangunan satu BTS di daerah tertinggal dapat meningkatkan perputaran ekonomi hingga ratusan juta rupiah. “Kalau ekonomi masyarakat meningkat, otomatis pajak juga naik. Itu efek domino yang kita kejar,” ujarnya.
Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menyampaikan bahwa FTTH memerlukan investasi besar dan pembangunan infrastruktur yang kompleks. Sementara itu, FWA menghadapi keterbatasan spektrum serta tantangan kualitas layanan.
“FTTH tetap menjadi backbone utama dalam menghadirkan konektivitas yang stabil dan berkapasitas tinggi, sementara FWA berperan sebagai pelengkap untuk memperluas jangkauan layanan serta membuka peluang pasar baru,” kata Hendra.
Ia menambahkan, dinamika harga layanan FWA di pasar tidak berdampak langsung pada FTTH, namun tetap menjadi perhatian pelaku industri dalam membentuk ekspektasi harga ke depan.
Hendra menegaskan pihaknya memandang FTTH, FWA, dan selular bukan sebagai kompetitor, melainkan solusi yang saling melengkapi. Ia juga menilai dukungan regulasi dan insentif akan memengaruhi kecepatan industri dalam memperluas jangkauan layanan.
“Kami melihat FTTH, FWA, dan selular bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai solusi yang saling melengkapi. Dukungan regulasi dan insentif yang tepat akan sangat menentukan kecepatan industri dalam memperluas jangkauan layanan. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan pelanggan dan kondisi wilayah, kami optimistis dapat menghadirkan konektivitas yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau,” pungkasnya.
