Iran meningkatkan tekanan terhadap layanan internet satelit Starlink di tengah gelombang protes anti-pemerintah dan pemadaman internet nasional yang meluas. Pemerintah Iran menetapkan Starlink sebagai “target sah”, seiring kekhawatiran bahwa jaringan tersebut dapat dimanfaatkan dalam situasi konflik.

Media pemerintah melalui Kantor Berita Fars merilis infografis yang memetakan keberadaan infrastruktur Starlink di sejumlah negara kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Laporan itu memperingatkan jaringan tersebut berisiko menjadi sasaran seiring meningkatnya konflik.

Di dalam negeri, penggunaan Starlink tetap dilarang dan disebut dapat berujung hukuman penjara. Namun, di tengah pemutusan komunikasi, layanan milik Elon Musk melalui SpaceX itu dilaporkan menyediakan akses internet gratis bagi warga Iran, sehingga menjadi jalur penting untuk mengirim foto dan video protes ke dunia luar.

Sejak pemerintah Iran memblokir sebagian besar akses internet, warga dilaporkan mengandalkan proxy dan terminal Starlink untuk tetap terhubung. Meski tanpa izin resmi, ribuan perangkat disebut telah diselundupkan sejak 2022, bertepatan dengan protes besar setelah kematian Mahsa Amini.

Dalam periode tersebut, mantan Presiden AS Joe Biden memberikan kelonggaran sanksi agar perusahaan teknologi dapat menyediakan alat komunikasi bagi warga Iran. Belakangan, Presiden Donald Trump juga menyatakan ingin Starlink membantu memulihkan akses internet di negara itu. Mahmood Amiry-Moghaddam dari Iran Human Rights menilai peran Starlink penting dalam situasi pemadaman. “Hal itu sangat penting karena jika tidak, kita tidak akan mendapatkan informasi apa pun,” ujarnya.

Menurut Internet Society, Iran telah mengalami 17 kali pemadaman internet sejak 2018. Namun, pemadaman terbaru disebut sebagai yang paling parah. Perusahaan keamanan siber Cloudflare mencatat gangguan bermula dari anomali lalu lintas sebelum Iran “hampir sepenuhnya terputus dari internet global”. Amiry-Moghaddam menyebut belum pernah terjadi pemadaman yang melanda seluruh negeri dan berlangsung selama berhari-hari dengan tingkat keparahan seperti kali ini.

Di tengah situasi tersebut, informasi mengenai jumlah korban masih simpang siur. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 100 anggota pasukan keamanan tewas. Sementara kelompok oposisi mengklaim korban jauh lebih besar, bahkan melebihi 1.000 demonstran. Human Rights Activists News Agency memperkirakan angka mencapai 2.571 orang, meski disebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Berbeda dari sebelumnya, Iran kini juga dilaporkan aktif mengganggu sinyal Starlink dan menyita perangkatnya. Amir Rashidi dari Miaan Group mengatakan langkah ini merupakan perkembangan baru. “Kami tidak pernah melihat Iran mencoba mengganggu sinyal Starlink. Itu sama sekali tidak pernah terjadi. Sekarang mereka melakukannya,” ujarnya.

Media pemerintah Iran juga merilis video penyitaan terminal Starlink yang disebut sebagai “peralatan spionase dan sabotase elektronik”.

Di saat yang sama, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) memperluas ancaman terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dikutip AFP, IRGC menyebut 18 perusahaan—termasuk Google, Meta, Apple, Microsoft, dan Intel—harus bersiap menghadapi serangan sebagai balasan atas setiap pembunuhan di Iran. IRGC juga menyarankan karyawan perusahaan-perusahaan tersebut meninggalkan kantor “jika ingin selamat”.

IRGC menilai, sejak operasi militer yang dilaporkan melibatkan kecerdasan buatan, infrastruktur teknologi komersial kini menjadi bagian dari medan konflik. Penggunaan Starlink dalam perang Ukraina setelah invasi Rusia pada 2022 turut menunjukkan bagaimana teknologi sipil dapat berubah menjadi aset strategis.

Di satu sisi, Starlink disebut membuka akses informasi di tengah pembatasan ketat. Namun di sisi lain, kehadirannya memicu perdebatan soal kedaulatan digital, sekaligus menegaskan bahwa perusahaan teknologi semakin berada di garis depan dinamika geopolitik global.