Iran meningkatkan tekanan terhadap layanan internet satelit Starlink di tengah gelombang protes anti-pemerintah dan pemadaman internet nasional yang meluas. Media pemerintah menyebut Starlink sebagai “target sah” dan memperingatkan jaringan tersebut berisiko menjadi sasaran seiring meningkatnya konflik.
Kantor Berita Fars, media pemerintah Iran, merilis infografis yang memetakan keberadaan infrastruktur Starlink di sejumlah negara kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Di dalam negeri, penggunaan Starlink tetap dilarang dan dapat berujung hukuman penjara.
Namun, di tengah pembatasan komunikasi, layanan milik Elon Musk melalui SpaceX itu dilaporkan menyediakan akses internet gratis bagi warga Iran. Starlink disebut menjadi salah satu jalur penting untuk menyebarkan foto dan video protes ke dunia luar ketika akses internet dibatasi.
Menurut laporan Aljazeera, sejak pemerintah Iran memblokir sebagian besar akses internet, warga mengandalkan proxy dan terminal Starlink untuk tetap terhubung. Meski tanpa izin resmi, ribuan perangkat dilaporkan telah diselundupkan sejak 2022, bertepatan dengan protes besar setelah kematian Mahsa Amini.
Pada periode tersebut, mantan Presiden AS Joe Biden disebut memberikan kelonggaran sanksi agar perusahaan teknologi dapat menyediakan alat komunikasi bagi warga Iran. Belakangan, Presiden Donald Trump juga menyatakan ingin Starlink membantu memulihkan akses internet di negara itu.
Mahmood Amiry-Moghaddam dari Iran Human Rights menekankan peran Starlink dalam situasi pemadaman. “Hal itu sangat penting karena jika tidak, kita tidak akan mendapatkan informasi apa pun,” ujarnya.
Internet Society mencatat Iran telah mengalami 17 kali pemadaman internet sejak 2018. Namun, pemadaman kali ini disebut sebagai yang paling parah. Perusahaan keamanan siber Cloudflare mencatat gangguan bermula dari anomali lalu lintas, sebelum Iran “hampir sepenuhnya terputus dari internet global”.
Amiry-Moghaddam menyebut pemadaman yang melanda seluruh negeri dan berlangsung berhari-hari belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kondisi tersebut, informasi mengenai jumlah korban masih simpang siur. Pemerintah Iran menyatakan lebih dari 100 anggota pasukan keamanan tewas, sementara kelompok oposisi mengklaim korban jauh lebih besar, bahkan melebihi 1.000 demonstran. Human Rights Activists News Agency memperkirakan angka mencapai 2.571 orang, meski belum dapat diverifikasi secara independen.
Seiring meningkatnya ketegangan, Iran juga dilaporkan mulai aktif mengganggu sinyal Starlink dan menyita perangkatnya. Amir Rashidi dari Miaan Group mengatakan langkah ini berbeda dari sebelumnya. “Kami tidak pernah melihat Iran mencoba mengganggu sinyal Starlink. Itu sama sekali tidak pernah terjadi. Sekarang mereka melakukannya,” ujarnya.
Media pemerintah Iran turut merilis video penyitaan terminal yang disebut sebagai “peralatan spionase dan sabotase elektronik”.
Di saat yang sama, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) memperluas ancaman terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dikutip AFP, IRGC menyebut 18 perusahaan teknologi AS harus bersiap menerima serangan sebagai balasan atas setiap pembunuhan di Iran, serta memperingatkan karyawan untuk meninggalkan kantor jika ingin selamat.
Sejumlah perusahaan yang disebut antara lain Google, Meta, Apple, Microsoft, hingga Intel. IRGC menilai, sejak operasi militer yang dilaporkan melibatkan kecerdasan buatan (AI), infrastruktur teknologi komersial kini menjadi bagian dari medan konflik.
Kasus penggunaan Starlink dalam perang Ukraina setelah invasi Rusia pada 2022 juga disebut menunjukkan bagaimana teknologi sipil dapat berubah menjadi aset strategis. Di satu sisi, Starlink membuka akses informasi di tengah pembatasan ketat, namun di sisi lain memicu perdebatan soal kedaulatan digital dan menandai meningkatnya posisi perusahaan teknologi dalam dinamika konflik geopolitik.
