JAKARTA — Lembaga Kajian Strategis Indonesia Development Research (IDR) menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum layak menjadi pusat riset dan inovasi nasional karena dinilai belum menunjukkan kreativitas dan masih terjebak pada rutinitas kelembagaan.
Direktur Eksekutif IDR, Fathorrahman Fadli, mengatakan penilaian itu berkaitan dengan peran strategis BRIN dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global. Menurutnya, BRIN masih lebih banyak berkutat pada urusan birokrasi sehingga kontribusinya terhadap kemajuan bangsa belum terlihat secara nyata dan strategis.
“Saya melihat BRIN itu terjebak pada rutinitas birokrasi, belum kontributif pada kemajuan bangsa yang lebih real dan strategis,” kata Fathorrahman di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Fathorrahman menilai berbagai inovasi yang dihasilkan BRIN belum banyak dirasakan masyarakat, pelaku UMKM, industri, maupun kementerian/lembaga lain. Ia menyebut kondisi itu dipengaruhi sejumlah persoalan, mulai dari kebijakan, sumber daya, hingga evaluasi.
Menurut dia, BRIN saat ini baru berperan sebagai integrator riset nasional, tetapi belum sepenuhnya dapat disebut sebagai pusat inovasi utama Indonesia. Ia juga menyinggung tantangan hilirisasi riset serta keterbatasan dampak nyata yang dirasakan publik.
IDR turut menyoroti komitmen pemerintah terhadap riset yang dinilai belum mencerminkan karakter negara maju. Salah satu indikatornya, kata Fathorrahman, terlihat dari alokasi anggaran yang dianggap belum memadai untuk mendukung riset inovatif.
Meski demikian, IDR mencatat ada capaian BRIN dalam beberapa tahun terakhir. Menurut catatan IDR, peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII) meningkat dari sekitar 85 sebelum 2021 menjadi 54 pada 2024–2025, dengan target 49 pada 2029.
IDR juga menyebut BRIN sempat mengintegrasikan 74 lembaga litbang kementerian/lembaga, mencatat 539 kekayaan intelektual pada 2024, serta menghasilkan 6.117 publikasi ilmiah bereputasi global hingga awal 2025.
Terkait anggaran, Fathorrahman menyampaikan BRIN menerima alokasi APBN yang relatif stabil di kisaran Rp4–6 triliun per tahun dalam lima tahun terakhir. Namun, ia menyebut terdapat tren penurunan pada awal pasca-integrasi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan kenaikan bertahap pada periode belakangan. Menurutnya, besaran itu masih belum memadai untuk mendorong riset inovatif.
Ia juga membandingkan belanja riset Indonesia dengan sejumlah negara di Asia. Menurut Fathorrahman, Indonesia mengalokasikan dana riset sekitar 0,2–0,28% dari PDB. Sementara Vietnam dan Thailand masing-masing 0,5% dari PDB, Singapura 2%, Korea Selatan 3,5%, Jepang 3,5%, dan China 2,5% dari PDB.
Selain anggaran negara, IDR menilai kontribusi sektor swasta terhadap riset di Indonesia masih rendah. Fathorrahman menyebut kontribusi swasta Indonesia hanya 7,3%, sedangkan Thailand 80% dan Vietnam 73%.
Ia menilai kondisi tersebut turut berdampak pada posisi Indonesia di GII yang berada di peringkat 54. Sebagai perbandingan, Malaysia disebut berada di peringkat 36 dan Vietnam di peringkat 44.
Karena itu, Fathorrahman mendorong BRIN lebih aktif menggandeng sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mendukung riset-riset inovatif yang berdampak pada kemajuan bangsa.
