Di tengah peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru, kebutuhan membawa hasil penelitian ke pasar menjadi semakin mendesak. Namun, di lapangan, banyak produk riset—bahkan yang sudah matang dan menarik minat bisnis—masih tertahan di laboratorium dan gagal memasuki tahap komersialisasi.
Salah satu penghambat terbesar adalah mekanisme kepemilikan dan penilaian kekayaan intelektual. Profesor Madya Pham Tran Vu, Wakil Rektor Universitas Teknologi Kota Ho Chi Minh, mencontohkan kasus kelompok riset yang mengembangkan meteran air elektronik dengan kemampuan transmisi data jarak jauh. Produk tersebut telah disempurnakan dan dipatenkan, serta sempat menarik minat sebuah perusahaan untuk mengakuisisi dan mengomersialkannya. Namun, proses transfer berhenti karena para pihak tidak menemukan mekanisme yang sesuai untuk menilai dan memindahkan hak kekayaan intelektual.
Menurut Vu, akar persoalan terletak pada sumber pendanaan riset yang berasal dari anggaran negara. Dalam skema ini, hasil penelitian kerap dipandang sebagai aset publik. “Pada saat itu, pihak-pihak yang terlibat tidak jelas tentang bagaimana mentransfer, memanfaatkan, atau membagi manfaat dari jenis aset ini,” katanya. Sementara perusahaan tidak dapat menunggu terlalu lama, peluang komersialisasi pun terlewat dan produk akhirnya tetap berada di laboratorium.
Selain isu kekayaan intelektual, prosedur administratif yang panjang juga dinilai menjadi hambatan utama. Vu menyebut, model penelitian yang didanai negara memang memiliki keunggulan dalam arahan strategis dan dukungan sumber daya, tetapi proses persetujuan banyak proyek dapat memakan waktu bertahun-tahun. Akibatnya, saat proyek mulai berjalan, substansinya berisiko tidak lagi relevan. Ia juga menilai, karena tidak perlu menanamkan modal, sebagian bisnis menjadi kurang terdorong untuk terlibat secara mendalam dalam proses penelitian.
Meski terdapat skema pembiayaan bersama dengan pelaku usaha, hambatan prosedural dan regulasi terkait aset publik disebut belum sepenuhnya terselesaikan. Vu menilai proses yang kompleks dapat menurunkan motivasi bisnis, terutama ketika perusahaan harus menginvestasikan modal sekaligus menghadapi banyak pembatasan.
Di sisi lain, model bisnis yang memesan langsung riset dari perguruan tinggi dianggap lebih efektif karena berangkat dari kebutuhan praktis. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan: kapasitas pelaku usaha. Vu mengingatkan bahwa mayoritas perusahaan di Vietnam adalah usaha kecil dan menengah, yang umumnya kekurangan sumber daya untuk membiayai proyek penelitian dan pengembangan (R&D) jangka panjang yang berisiko tinggi.
Hambatan lain yang kerap muncul adalah ketidakselarasan tujuan antar pihak. Bisnis membutuhkan produk yang cepat diterapkan dan menghasilkan keuntungan, sementara lembaga penelitian sering mengejar tujuan akademis jangka panjang. Pada saat yang sama, badan pengatur cenderung memprioritaskan kepatuhan proses dan efisiensi penggunaan anggaran. Perbedaan orientasi ini berujung pada minimnya sinergi dan menyulitkan penciptaan produk yang siap dikomersialkan.
Dalam praktiknya, ekosistem pendukung transfer teknologi juga dinilai belum sinkron. Organisasi perantara seperti pusat transfer teknologi, inkubator, maupun dana investasi sains dan teknologi disebut belum berkembang sebanding dengan kebutuhan, sehingga hubungan antara penelitian dan pasar menjadi terfragmentasi.
Sejumlah pandangan mendorong perubahan pendekatan kebijakan. Vu menilai negara perlu bergeser dari pola pikir “pemesanan produk” ke pola pikir “pendanaan penelitian”. Menurutnya, pendekatan ini dapat mengurangi kendala administratif dan memberi fleksibilitas lebih besar bagi ilmuwan dan bisnis. Ia juga menekankan pentingnya memperjelas kerangka hukum kekayaan intelektual agar hasil riset tidak terjebak dalam “area abu-abu” status aset publik.
Dari sisi manajemen, Nguyen Thi Thu Suong, Kepala Departemen Pengembangan Sains dan Teknologi pada Departemen Sains dan Teknologi Kota Ho Chi Minh, menyatakan bahwa regulasi baru mulai membedakan secara lebih jelas antara “pemesanan” dan “pendanaan”. Dalam tugas pendanaan atau pendanaan bersama, organisasi utama disebut berhak memiliki hasil penelitian dan dapat lebih proaktif mengomersialkannya. Suong menekankan mekanisme baru ini memungkinkan komersialisasi yang lebih fleksibel sekaligus memastikan hak para ilmuwan.
Sejumlah model kolaborasi yang dinilai berhasil juga menunjukkan pentingnya kombinasi peran “tiga pihak”. Seorang perwakilan perusahaan di Taman Teknologi Tinggi Kota Ho Chi Minh menyebut keberhasilan pengembangan meteran air pintar didorong oleh peran pemerintah dalam membimbing dan menciptakan pasar, investasi langsung perusahaan dalam pengembangan produk, serta dukungan universitas dalam riset dan penyempurnaan teknologi.
Dari perspektif bisnis, penemu Luu Hai Minh, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Teknologi Baru Nhat Hai (OIC New), mengatakan proses komersialisasi penemuan masih menghadapi kesulitan akibat belum jelasnya kerangka hukum penilaian kekayaan intelektual dan kebijakan pajak yang dinilai belum memadai. Perusahaan, menurutnya, harus mencari cara sendiri untuk mengakses modal, sementara kekayaan intelektual belum diakui secara luas sebagai jaminan. Ia menambahkan, meski perusahaan memiliki kerja sama erat dengan mitra strategis seperti Universitas Sains dan Teknologi Hanoi dan Akademi Sains dan Teknologi Vietnam, kendala masih muncul saat memasuki fase komersialisasi, terutama dalam transfer teknologi, penilaian paten, serta pembagian keuntungan antar pihak.
Situasi ini mencerminkan persoalan yang disebut dihadapi banyak pelaku usaha dan lembaga penelitian. Di satu sisi, bisnis membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas untuk menangkap peluang pasar. Di sisi lain, proses kekayaan intelektual—terutama untuk proyek yang menggunakan anggaran negara—dinilai kompleks dan memakan waktu. Dampaknya, peluang kolaborasi dapat terlewat dan produk yang menjanjikan tetap berada pada tahap eksperimental.
Karena itu, sejumlah pihak menilai penghapusan hambatan komersialisasi hasil riset perlu dilakukan secara tegas dan serentak, mulai dari mekanisme hak kekayaan intelektual, penyederhanaan prosedur administratif, perbaikan model kerja sama, penguatan kapasitas bisnis, hingga pembangunan ekosistem pendukung transfer teknologi. Dengan langkah yang selaras, hasil penelitian diharapkan dapat menjembatani kesenjangan dari laboratorium ke pasar dan menjadi pendorong pertumbuhan berbasis inovasi.
