Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, memimpin Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BRIDA Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Gedung BRIDA Kabupaten Buleleng, Senin (2/3/2026).
Dalam forum tersebut, Suwarmawan menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan perlu bertumpu pada perencanaan yang tepat sasaran, terukur, dan berbasis data. Melalui paparan arah kebijakan dan rancangan Rencana Kerja Tahun 2027, ia juga menekankan peran riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan program serta kegiatan perangkat daerah.
“Pendekatan evidence-based policy menjadi keharusan. Riset dan inovasi tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,” ujar Suwarmawan.
Ia turut memaparkan capaian kinerja BRIDA pada 2025. Realisasi anggaran disebut mencapai lebih dari 92 persen, sementara rata-rata capaian kinerja berada di atas 96 persen. Sejumlah kajian strategis juga telah dihasilkan, mulai dari penyusunan roadmap komoditas unggulan, kajian kebijakan kebencanaan, hingga peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai turunan RPJMD.
Menurut Suwarmawan, Kabupaten Buleleng juga meraih predikat Kabupaten Inovatif Tahun 2025 dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 62,96. Selain itu, Buleleng menempati peringkat kedua Indeks Daya Saing Daerah se-Provinsi Bali dengan skor 3,84.
“Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa pemanfaatan riset dan inovasi telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.
Menjelang perencanaan tahun 2027, BRIDA Buleleng mengusulkan sejumlah kajian strategis sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah. Usulan tersebut mencakup peningkatan mutu layanan kesehatan, roadmap pengentasan kemiskinan, adaptasi perubahan iklim, hingga inovasi pengendalian penyakit menular.
Seluruh kajian itu diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Buleleng yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Melalui Forum SKPD, BRIDA berharap terbangun sinergi antarperangkat daerah sehingga hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.
