JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menyoroti wacana penerapan skema “war tiket haji” yang diutarakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurut Maman, skema tersebut berpotensi memunculkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet dan teknologi.
“Bagaimana dengan masyarakat di pelosok yang internetnya terbatas? Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Maman dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Ia mengingatkan agar penyelenggaraan ibadah haji tidak berubah menjadi kompetisi berbasis kecepatan akses. “Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” kata Maman.
Atas dasar itu, Maman meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan skema tersebut. Ia menekankan, kebijakan baru jangan sampai mengorbankan calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun dan telah memiliki jadwal keberangkatan.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang wacana war tiket haji. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun dan dijadwalkan berangkat dua atau tiga tahun ke depan, tetapi justru tergeser akibat sistem ini. Kebijakan harus berpihak pada keadilan jemaah, bukan sekadar adu cepat,” ujarnya.
Maman menilai prinsip pemerataan perlu menjadi pegangan pemerintah dalam mengatasi persoalan antrean haji di Indonesia. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia, alih-alih menerapkan skema yang dinilai berisiko menimbulkan ketidakadilan baru.
“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Negara harus hadir sebagai pelindung hak jemaah, bukan justru menciptakan hambatan baru dalam beribadah,” kata Maman.
Wacana “war tiket haji” mencuat setelah Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyoroti panjangnya antrean haji. Pernyataan itu disampaikan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).
Menurut Irfan, antrean panjang terjadi karena jumlah pendaftar yang meningkat setiap tahun, sementara kuota terbatas. Pemerintah, kata dia, mulai mengkaji kembali sistem yang ada untuk mencari solusi mengatasi persoalan tersebut. Ia juga menyebut bahwa sebelum pengelolaan dana haji dilakukan secara terpusat seperti saat ini, antrean panjang keberangkatan belum menjadi persoalan utama.
