Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mempercepat agenda digitalisasi dengan menitikberatkan pada pemerataan akses internet bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil, sekaligus pembenahan integrasi data kependudukan sebagai dasar penyaluran program daerah.
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kukar, Eri Haryono, menyampaikan bahwa pembangunan jaringan konvensional berbasis kabel optik tidak lagi menjadi prioritas utama untuk menjangkau daerah remote. Menurutnya, biaya yang besar dan waktu pengerjaan yang panjang membuat pendekatan tersebut kurang efektif untuk mengejar ketertinggalan akses digital di sekolah-sekolah pelosok.
Diskominfo Kukar kemudian mengandalkan teknologi satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) seperti Starlink. Teknologi ini memungkinkan internet tersedia tanpa perlu penarikan kabel dalam jarak jauh. “Dengan satelit orbit rendah, sekolah di daerah yang sebelumnya blank spot bisa langsung terlayani tanpa menunggu pembangunan infrastruktur besar,” ujar Eri pada Rabu (25/2/2026).
Berdasarkan uji lapangan, satu perangkat Starlink disebut mampu menghasilkan kecepatan 50–100 Mbps. Di beberapa titik di Kukar, kecepatan bahkan tercatat mencapai 200 hingga 300 Mbps. Diskominfo menilai kapasitas tersebut mencukupi untuk kebutuhan pembelajaran digital, termasuk penggunaan aplikasi berbasis cloud dan video conference.
Dari sisi anggaran, biaya pemasangan awal diperkirakan sekitar Rp 30 juta per titik, dengan biaya langganan bulanan Rp 1–2 juta. Opsi ini disebut lebih rasional dan lebih cepat direalisasikan dibandingkan pembangunan jaringan kabel ke wilayah terpencil.
Selain infrastruktur, Diskominfo juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Operator sekolah akan didorong meningkatkan kompetensi teknis agar mampu menangani gangguan jaringan secara mandiri. “Percuma jaringan ada kalau tidak ada yang paham mengelola. Kendala kecil bisa jadi hambatan besar, jika tidak ada SDM yang siap,” kata Eri.
Penguatan literasi digital juga menjadi perhatian, terutama edukasi perlindungan data pribadi seiring meluasnya akses internet. Diskominfo Kukar turut mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan, khususnya untuk membantu guru menyusun modul ajar secara otomatis dan lebih variatif. Perkembangan platform AI dinilai dapat mempercepat penyusunan materi tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Mohammad Yusran Darma, menyampaikan bahwa pihaknya tengah membangun database kependudukan tertutup yang akan menjadi pusat validasi data bagi seluruh perangkat daerah. Database tersebut akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) sebagai basis tunggal.
Ke depan, seluruh program yang bersumber dari APBD akan ditautkan ke sistem tersebut. “Dengan sistem ini, kita bisa melihat secara jelas intervensi anggaran itu menyasar siapa dan di mana. Tidak lagi tumpang tindih atau tidak tepat sasaran,” ujar Yusran.
Langkah ini dipandang strategis untuk memastikan transformasi digital di Kukar tidak berhenti pada penyediaan akses internet, tetapi juga memperkuat akurasi data serta transparansi penggunaan anggaran daerah.
