Ketegangan geopolitik yang memanas sejak tahun lalu mendorong China meningkatkan kewaspadaan terhadap Amerika Serikat (AS). Di tengah pengerahan kekuatan militer AS ke sejumlah negara seperti Venezuela dan Iran, serta tekanan perdagangan melalui kebijakan tarif impor terhadap beberapa mitra dagang termasuk Indonesia, Presiden China Xi Jinping dilaporkan menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi rivalitas dengan Washington.
Rencana ambisius untuk lima tahun ke depan itu dipaparkan dalam sidang parlemen nasional di Beijing beberapa waktu lalu, sebagaimana dilaporkan New York Times, Rabu (4/3/2026). Dalam strategi tersebut, Beijing disebut mengalihkan fokus sumber dayanya ke kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, dan berbagai teknologi strategis lain, sembari terus memperkuat kapasitas militernya.
Arah kebijakan ini menunjukkan Xi memandang persaingan dengan AS pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan inovasi teknologi yang menopang kekuatan ekonomi, militer, dan budaya. Karena itu, China disebut semakin agresif mengembangkan bio-manufaktur, energi hidrogen dan fusi, antarmuka otak-komputer, embodied intelligence, hingga jaringan seluler 6G.
“Di tengah persaingan internasional yang sengit, kita harus memenangkan inisiatif strategis,” demikian isi rencana tersebut.
Pembatasan teknologi jadi alarm
Dalam beberapa tahun terakhir, AS berulang kali membatasi akses China terhadap teknologi. Pembatasan menyasar banyak sektor, termasuk perusahaan swasta, melalui aturan ketat terkait penggunaan maupun akses terhadap teknologi asal China.
Salah satu contoh terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Pada 2023, pemerintah AS membatasi Nvidia untuk menjual chip canggih ke China, termasuk kartu grafis (GPU) H200 yang digunakan untuk pengembangan AI. Saat itu, Biden beralasan penjualan teknologi AS ke China dapat mengancam keamanan nasional sekaligus membuat Beijing unggul dalam persaingan AI.
Pada 2025, kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh Donald Trump yang kembali mengizinkan Nvidia menjual chip AI canggih ke pasar China.
Terbaru, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) melarang penggunaan router terbaru buatan asing mulai Januari 2026. Meski tidak menyebut negara tertentu, banyak analis menilai kebijakan ini terutama ditujukan untuk menahan laju perangkat keras asal China.
Sebelumnya, perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE juga pernah menjadi sasaran pembatasan. Keduanya masuk dalam entity list yang melarang penjualan produk maupun akses komponen dari perusahaan AS. Hingga kini, Huawei masih terkena blokade tersebut, sehingga sejumlah produknya tidak lagi bisa memakai teknologi AS. Di sektor ponsel, misalnya, seluruh ponsel Huawei, termasuk yang dipasarkan di Indonesia, tidak dibekali sistem operasi Android milik Google. Huawei kemudian mengembangkan sistem operasinya sendiri, HarmonyOS.
Rangkaian pembatasan yang berulang dari tahun ke tahun membuat pemerintah China memandang kemandirian teknologi sebagai kebutuhan mendesak. Pada Oktober lalu, Xi mengatakan China harus memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan keunggulan yang dimiliki, sekaligus memperkuat strategi agar ekonomi dan militernya tidak mudah goyah akibat terputusnya akses terhadap semikonduktor canggih dan teknologi penting lain dari Barat.
“Para pemimpin China berpandangan bahwa Washington akan terus berupaya membatasi perkembangan teknologi China,” kata Gerard DiPippo, analis senior sekaligus Associate Director di RAND China Research Center.
Xi juga disebut ingin memperkuat posisi China dalam sektor logam tanah jarang. Ekspor komoditas ini sempat dibatasi Beijing sebagai respons atas tarif AS, namun pembatasan tersebut akhirnya tidak diteruskan setelah kedua negara menghentikan langkah balasan tarif impor.
Menurut Daniel R. Russel, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, serangan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari lalu, serta intervensi AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro untuk mengambil alih minyak, menjadi alarm tersendiri bagi Beijing. Para pemimpin China pun disebut semakin waspada terhadap langkah Trump.
“Trump mungkin mengira ia sedang menunjukkan kekuatan militer untuk mengintimidasi Beijing. Namun, tindakannya di Venezuela dan Iran, justru kemungkinan besar akan mendorong Beijing memperkuat kemampuan untuk melawan AS, dan mempererat hubungan dengan Rusia,” kata Russel.
Anggaran militer naik
Xi juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat kemampuan militer Tentara Pembebasan Rakyat (TKR). China berencana menaikkan anggaran militernya sebesar 7 persen tahun ini dibanding tahun sebelumnya, menjadi sekitar 277 miliar dollar AS atau setara Rp 4.710 triliun.
Meski demikian, Xi menegaskan kemenangan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh kemampuan China menguasai industri masa depan. Karena itu, rencana tersebut turut menargetkan terobosan teknologi lain, mulai dari pengembangan obat-obatan, penambangan laut dalam, hingga riset energi fusi.
Menurut Kyle Chan dari Brookings Institution, pemerintah China juga yakin bisa melampaui AS dalam bidang AI, robotika, komputasi kuantum, dan 6G.
Walaupun visi sudah ditetapkan di tingkat nasional, implementasinya kerap dijalankan pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu lonjakan produksi yang kemudian meluber ke pasar internasional.
“Jika kebijakan industri dijalankan dengan koordinasi yang minim di tingkat lokal, kelebihan kapasitas akan terus terjadi,” kata Zongyuan Zoe Liu dari Council on Foreign Relations.
“Ini berarti produsen China akan terus mencari pembeli di seluruh dunia, dengan taktik kombinasi ekspor dan pemindahan kapasitas produksi ke luar negeri,” imbuh Liu.
